Gejolak Geopolitik Timur Tengah, Ahmad Muzani Sebut Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar dari Board of Peace

Jakarta, tvOnenews.com — Wacana posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian kembali mencuat di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Indonesia memiliki kemungkinan untuk keluar dari keanggotaan organisasi tersebut jika situasi internasional menuntut langkah itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026), merespons arah kebijakan luar negeri yang sebelumnya disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Muzani, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Pemerintah dapat mengevaluasi dan bahkan menarik diri sewaktu-waktu apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun tujuan perdamaian yang diharapkan.

“Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar,” kata Muzani, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa Board of Peace pada awalnya dibentuk untuk mempercepat upaya kemerdekaan Palestina. Selain itu, organisasi tersebut juga diharapkan berperan dalam proses rekonstruksi serta rehabilitasi wilayah Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.

Namun, dinamika geopolitik global yang semakin rumit membuat efektivitas lembaga tersebut mulai dipertanyakan. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat sebagai penggagas BoP melancarkan serangan ke Iran, yang turut memperluas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga

Indonesia Disebut Miliki Keunggulan Pada Sisi Hulu, Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri Intermediate Mineral

Di tengah situasi tersebut, Muzani menegaskan bahwa keputusan untuk keluar dari keanggotaan BoP tidak dapat diambil secara sepihak. Langkah itu, menurutnya, harus melalui mekanisme kesepakatan bersama.

“Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujar Muzani.

Sementara itu, sikap berbeda datang dari Majelis Ulama Indonesia yang secara terbuka mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace.

Melalui dokumen tausiyah resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan pada Minggu (1/3/2026), organisasi tersebut menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Dalam pernyataan itu, MUI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Lebih jauh, MUI menilai posisi Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Board of Peace menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas lembaga tersebut dalam menciptakan perdamaian yang adil.

Organisasi itu mempertanyakan apakah strategi yang dijalankan benar-benar bertujuan untuk menciptakan perdamaian berkeadilan atau justru memperkuat struktur keamanan yang tidak seimbang dan berpotensi menghambat kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegas sikap MUI dalam Tausiyah. (agr)