Didapuk Jadi Kepala BGN, Tidar Jakarta Barat Nilai Sudaryono Bakal Mampu Perkuat Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.

Bendahara Umum Tidar Jakarta Barat, Noverizky Tri Putra turut merespons pergantian kepemimpinan BGN tersebut.

Menurutnya langkah tersebut penting dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sumber :

• Istimewa

Ia menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

"Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis," kata Noverizky, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga

Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan

Noverizky menjelaskan pergantian kepemimpinan pada sebagai lembaga ataupun institusi merupakan hal yang wajar.

Ia meyakini setiap proses transisi mampu menghadirkan penguatan terhadap kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap kepemimpinan Sudaryono dapat semakin memperkuat sistem tata kelola BGN, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.

"Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran," ujarnya.

Selain itu, Noverizky mengatakan evaluasi secara berkala juga harus menjadi budaya kerja di lingkungan BGN.

Ia berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat mekanisme pengawasan internal sehingga seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kepercayaan publik merupakan modal utama. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan," ucap Noverizky.

"Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa," sambungnya.(raa)