Transformasi Polri Presisi Dinilai Penting untuk Menjaga Stabilitas Hukum dan Pembangunan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung resmi meluncurkan buku berjudul “Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat – Memimpin dengan Keteladanan: Rekam Jejak Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo bagi NKRI”. Peluncuran buku tersebut digelar bersamaan dengan kegiatan buka puasa bersama di Dandia Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Acara peluncuran sekaligus Focus Group Discussion (FGD) ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua PB HMI periode 2023–2025 Andi Kurniawan dan penulis buku Indonesia Emas Denni Wahyudi. Diskusi dimoderatori oleh alumni Pascasarjana Universitas Indonesia, Riski Agussalim.

Kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga komunitas pengemudi ojek online (ojol).

Mengulas Arah Transformasi Polri di Era Kepemimpinan Kapolri

Dalam sambutannya, Nasky Putra Tandjung menjelaskan bahwa buku yang ia tulis bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai arah transformasi Kepolisian Republik Indonesia melalui konsep Presisi yang saat ini menjadi paradigma kerja Polri.

Menurutnya, pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan sinergi berbagai sektor, termasuk lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan.

Baca Juga

Presiden Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih di Sejumlah Wilayah

“Melalui buku ini, saya mengajak seluruh anak bangsa untuk memahami arah transformasi Polri Presisi dalam mendukung agenda pembangunan nasional,” kata Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia berharap kehadiran buku tersebut dapat memperkaya literasi publik sekaligus memperkuat optimisme masyarakat dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Polri sebagai Pilar Penting Negara Hukum

Nasky yang juga alumnus INDEF School of Political Economy menilai Polri memiliki posisi sangat penting dalam konstruksi negara hukum. Ia menyebut, kepolisian tidak sekadar institusi teknis penegak hukum, tetapi juga menjadi pilar utama yang menentukan tegaknya kepercayaan publik terhadap hukum.

Menurutnya, di mata masyarakat, Polri merupakan wajah negara yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Di tangan Polri, hukum dapat hadir secara nyata atau justru kehilangan wibawanya. Di mata rakyat, Polri adalah wajah negara yang paling konkret apakah negara benar-benar melindungi atau justru melukai kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga menyinggung arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong berbagai agenda strategis pembangunan melalui program Asta Cita.

Dalam konteks tersebut, kata dia, Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Paradigma Presisi Dinilai Jadi Fondasi Transformasi

Dalam buku tersebut, Nasky menyoroti konsep Presisi yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Paradigma ini disebut menjadi dasar transformasi Polri untuk menjawab tantangan penegakan hukum di era modern.

Ia menegaskan bahwa transformasi tersebut bukan sekadar proyek administratif, tetapi bagian dari komitmen negara untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.

Menurutnya, keamanan tidak dapat dipisahkan dari keadilan, sementara kewibawaan negara harus dibangun melalui kepercayaan masyarakat.

“Polri bukan hanya penjaga ketertiban, tetapi juga penjaga masa depan negara. Tanpa kepolisian yang profesional dan dipercaya, demokrasi akan kehilangan makna dan pembangunan akan kehilangan fondasi,” kata Nasky.

Ia juga menilai stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif Polri dalam Pembangunan Nasional

Dalam buku tersebut, penulis mencoba menghadirkan perspektif yang lebih luas mengenai peran Polri dalam pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Polri juga dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam perlindungan hak asasi manusia serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Nasky menilai kekuatan sebuah negara tidak semata diukur dari luas wilayahnya, tetapi dari tegaknya hukum dan keadilan.

Ia menegaskan bahwa negara yang berdaulat tidak dibangun di atas ketakutan, melainkan pada keadilan yang ditegakkan secara konsisten.

Pengamat Apresiasi Kehadiran Buku

Sementara itu, Ketua PB HMI periode 2023–2025 Andi Kurniawan memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku tersebut. Ia menilai buku ini memiliki nilai penting sebagai literatur kebijakan publik yang menghubungkan visi kepemimpinan nasional dengan arah pembangunan hukum di Indonesia.

Menurutnya, buku tersebut juga menggambarkan peran strategis Polri sebagai garda terdepan pelayanan negara dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

“Buku Polri Presisi memiliki arti penting sebagai literatur kebijakan publik yang menghubungkan visi kepemimpinan nasional dengan peran strategis Polri dalam pelayanan negara,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa reformasi kepolisian bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, integritas, dan keberanian untuk melakukan evaluasi serta perbaikan.

Menurut Andi, kehadiran buku ini dapat menjadi referensi penting bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat kepolisian, maupun masyarakat luas untuk memahami dinamika transformasi Polri secara lebih objektif.

“Pada akhirnya, kekuatan institusi negara terletak pada kepercayaan rakyat. Kepercayaan itu hanya bisa diraih melalui kerja nyata yang berlandaskan hukum dan keadilan,” pungkasnya. (nsp)