Dituding Gunakan Anggaran Pendidikan, Kepala BGN Jawab Menohok
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) tak mengusik anggaran pendidikan Tahun 2026.
Dadan menegaskan biaya program MBG tahun 2026 sebesar Rp223 triliun diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan.
“Justru dengan adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” kata Dadan saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn dikutip Kamis (5/3/2026).
Dadan menuturkan biaya MBG tergolong anggaran pendidikan karena target penerima manfaatnya adalah 59 juta anak sekolah.
Dadan memastikan MBG tidak mengurangi jatah anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Kalau target penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya anggaran kesehatan. Sedangkan kalau nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG, masuknya anggaran sosial,” katanya.
Pemerintah menganggarkan program MBG tahun ini sebesar Rp335 triliun dengan rincian 67 persen atau sebesar Rp223,6 triliun dialokasikan dari anggaran pendidikan, 7 persennya dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, 6 persen melalui fungsi ekonomi Rp19,7 triliun, dan dana cadangan 20 persen Rp67 triliun.
“Dana cadangan itu jadi bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang sewaktu-waktu bisa dicairkan atas permintaan presiden,” ungkap Dadan.
Di sisi lain, Dadan turut menanggapi gugatan di Mahkamah Konstitusi yang dinilai berpotensi mengurangi porsi anggaran pendidikan dan mengaburkan mandat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 berupa kewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Terkait hal itu, Dadan menyebut anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi justru naik.
Ia juga menyebut jumlah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru naik, begitu pun tunjangan guru dan anggaran pembangunan sekolah rusak.
“Jadi anggaran BGN tidak diambil dari anggaran pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi,” ucap Dadan.
Tak hanya itu, Dadan juga mengklaim MBG berdampak positif bagi kegiatan belajar-mengajar.
Dari data pihaknya terdapat tingkat kehadiran anak sekolah yang mengalami kenaikan dari 70 persen menjadi 95 persen.
“Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” kata dia.
Dadan menyebut keberadaan MBG tak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tapi juga dalam menggerakkan perekonomian.
Hal ini terkait kritik anggaran MBG per porsi sebesar Rp15 ribu, yang Rp5 ribu di antaranya habis untuk operasional dan insentif.
Sebagian kalangan menganggap yang Rp5 ribu itu adalah sepertiga dari Rp15 ribu, jadi akan ada sebesar Rp111,6 triliun dari Rp335 triliun tidak tepat sasaran, yang sebenarnya bisa dioptimalkan penggunaannya jika dana MBG diserahkan langsung ke orang tua murid maupun kantin sekolah.
Menurut Dadan, justru dengan sistem yang sekarang, yakni pengelolaan oleh SPPG, bisa membantu banyak UMKM. Ia menjelaskan, MBG bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1,2 juta orang.
Angka penjualan kendaraan bermotor juga diklaim Dadan naik setelah MBG beroperasi begitu pun nilai tukar petani yang juga naik.
“Jadi dari segi ekonomi ini menggerakkan seluruh unsur di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang food and beverage,” kata dia.
Selain itu, program MBG diputuskan tetap berjalan selama Ramadan dengan skema khusus untuk menyesuaikan ibadah puasa, walau tetap dibagikan pada jam belajar di sekolah.
Sedangkan untuk daerah yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan ibadah puasa, pelayanan MBG berlangsung normal.
“Kita harus tahu, banyak masyarakat kita yang bersyukur jika ada kiriman makanan (MBG). Jadi meskipun puasa ya orang tetap butuh makan,” ungkapnya.
Pelaksanaan MBG selama Ramadan pun sempat menuai kritikan sebagian penerima manfaat diantaranya menu yang diberikan tidak sesuai dengan sistem rapel tiga harian, baik secara harga maupun kualitas makanannya.
Dadan memaparkan bahan baku untuk menu MBG sifatnya at cost, alias sesuai harga modal tanpa ditambahi keuntungan.
Sehingga jika ada mitra yang curang atau merekayasa bukti fisik pengadaan, pasti akan ketahuan dalam proses audit.
Dadan menjelaskan, pengawasan dari BGN dan pengecekan oleh auditor cukup untuk mengawal proses MBG berlangsung transparan.
“Karena sifatnya at cost, kita punya bukti harganya. Kemarin ada kejadian SPPG-nya mark up harga, dan dia akhirnya mengembalikan uang senilai miliaran,” ujar Dadan.
“Dari investigasi, kami akan analisis seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya krusial, operasionalnya bisa distop agak lama," pungkasnya.(raa)
Load more