Mulai Maret, Sebanyak 492 SPPG di Sumatra Dihentikan Sementara, BGN Sebut Pemicunya

Jakarta, tvOnenews.com-Sebanyak 492 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Sumatra mulai 9 Maret 2026 dihentikan sementara operasionalnya. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut alasannya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito mengatakan keputusan itu sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Suspend (penghentian sementara) ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujar dia di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

Ketentuan penghentian sementara tersebut berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS.

"Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," katanya.

Baca Juga

MPR Harap Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur, disusul Lampung (77), Aceh (76), Sumatera Barat (69), Riau (9), Kepulauan Riau (5), dan Bengkulu (4), sedangkan Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.

Ia mengatakan kebijakan penghentian sementara juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," katanya.

Harjito mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak kebijakan itu untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat guna mempercepat proses pendaftaran SLHS.

"Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.(ant)