BGN Peringatkan Kepala SPPG: MBG Bukan Ladang Bisnis

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan para mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menjadikan program tersebut sebagai sarana mencari keuntungan.

Nanik menegaskan bahwa sejak awal MBG dirancang sebagai program sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Ia menyebut inisiatif tersebut lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat kurang mampu.

Nanik menceritakan bahwa gagasan mengenai program tersebut bermula dari pengalaman Prabowo pada 2012 ketika mengunjungi kawasan Cilincing di Jakarta Utara. 

Saat itu, Prabowo melihat secara langsung warga yang memungut sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga.

"Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi, Presiden itu menganggap Program MBG bukan orientasi bisnis," ujar Nanik, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada fase awal implementasi, pemerintah membuka kesempatan kemitraan bagi pihak yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan dapur MBG.

Baca Juga

Bahlil Tegaskan Pemerintah Dukung Penuh Pesantren Lewat MBG dan Beasiswa LPDP

Namun, prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Kebijakan itu diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga yang selama ini aktif melayani masyarakat namun memiliki keterbatasan dana.

"Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Namun, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif bisa digunakan untuk membenahi pondok atau sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara," paparnya.

Meski demikian, Nanik mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya muncul sejumlah pihak yang mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan ada yang mengoperasikan banyak dapur sekaligus dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.

Ia menilai kondisi tersebut bisa memicu kecemburuan serta berpotensi melenceng dari tujuan awal program. Dalam beberapa kasus, perhatian terhadap fasilitas dan standar operasional dinilai kurang optimal karena pengelola lebih fokus pada perhitungan bisnis.

"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan, melainkan pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Oleh karena itu, kamar pun enggak dipikirkan, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis," ujar dia.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurut Nanik, kerja sama dengan mitra memiliki masa kontrak terbatas dan dapat dihentikan jika tidak memenuhi ketentuan.

"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi bahwa MBG bukan bisnis, melainkan program kemanusiaan, investasi sosial," tuturnya.

Nanik juga mengingatkan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

"Tapi kalian sebagai kepala SPPG, berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur," ucap Nanik. (nba)