Jelang Pekan Pencairan THR Lebaran, Hati-Hati Ada Dua Modus Penipuan Digital yang Harus Diwaspadai: Phishing dan Malware

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang pekan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran, masyarakat harus berhati-hati.

Pasalnya, berdasarkan data seperti temuan VIDA sepanjang 2025, lonjakan kasus penipuan digital paling banyak terjadi menjelang dan saat pencairan THR. 

Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan momentum ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas transaksi dan mobilitas masyarakat.

Secara tidak langsung, kata dia, momentum ini membuka lebih banyak celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

"Penipuan selalu beradaptasi. Setiap kali sistem pertahanan diperkuat, pelaku menguji ulang, menyesuaikan teknik dan kembali dengan metode yang lebih kompleks dan sistematis. Mereka memanfaatkan celah keamanan, kelemahan literasi digital masyarakat serta momentum tertentu untuk melancarkan aksinya," ujarnya, Minggu (8/3/2026). 

Niki membagikan setidaknya ada dua modus penipuan yang perlu diwaspadai menjelang pencairan THR.

Baca Juga

Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Dana Hibah ke Instansi Vertikal

Pertama, phishing atau smishing. Metode ini memancing korban untuk mengklik tautan dan memasukkan data pribadi seperti username, password dan OTP via SMS.

Dia memberikan contoh. Misalnya, pelaku menyamar sebagai instansi logistik ataupun ada nomor tak dikenal tiba-tiba memberikan tawaran promo palsu.

Kedua, malware. Metode ini memancing korban untuk mengunduh aplikasi berbahaya dalam bentuk file APK.

Dia memberikan contoh. Misalnya, pelaku mengirim dokumen seolah-olah itu adalah dokumen penting seperti status pengiriman paket atau undangan pernikahan. 

Niki menyebut kedua modus ini punya pola yang serupa, yaitu berupaya memperoleh akses password pengguna.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa password tidak lagi cukup menjadi benteng keamanan di era digital yang semakin kompleks.

Untuk mencegah penipuan ini, Niki mengatakan ada dua aspek yang harus dilindungi, yakni perangkat yang dimiliki serta identitas biometrik.

Dia menyebut keduanya berkaitan erat karena perangkat yang dimiliki merujuk pada ponsel pintar, tablet maupun laptop. (ant/nsi)