Soal Siaga I TNI, DPR: Rahasia Militer Itu, Jadi Bikin Rakyat Gelisah

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menilai munculnya informasi mengenai Indonesia status Siaga I di lingkungan TNI ke ruang publik merupakan hal yang janggal.

Pasalnya, status siaga dalam militer seharusnya bersifat internal dan rahasia.

Hasanuddin yang juga mantan perwira militer Indonesia, mengatakan secara prinsip Surat Telegram (STR) terkait peningkatan kesiapan prajurit merupakan hal yang wajar dalam institusi militer.

Status siaga, menurutnya, digunakan untuk meningkatkan kesiapan personel maupun materiil.

“Telegram itu, ya, baik-baik saja, nggak ada masalah. Karena apa? Yang namanya siaga itu adalah sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesiapan dari prajurit. Baik personil maupun materiil. Ya, apakah untuk latihan maupun untuk kesiapan melaksanakan operasi,” ucap Hasanuddin, Senin (9/3/2026).

Namun ia mempertanyakan mengapa informasi tersebut justru diketahui publik. Menurutnya, dalam militer status siaga memiliki dua syarat utama, yakni bersifat internal dan rahasia.

Baca Juga

KASBI Akui Pembuatan UU Ketenagakerjaan Tak Pernah Libatkan Serikat Buruh

“Yang saya pertanyakan dan agak aneh. Namanya siaga itu syaratnya dua. Nggak bisa satu. Satu, ya urusan intern, internal. Yang kedua, sifatnya rahasia. Rahasia militer itu,” ujarnya.

Ia menilai terbukanya informasi tersebut justru menimbulkan spekulasi di masyarakat, terlebih di tengah situasi geopolitik global yang sedang memanas.

“Satu, sifatnya internal, kenapa kok rakyat diberitahu? Jadi terbuka. Jadi orang bertanya-tanya, ‘Oh ini mau ada apa ini-ini’ karena situasi di Timur Tengah ini, rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi resah. Ngapain? Ya gitu,” kata Hasanuddin.

Menurutnya, informasi mengenai status siaga seharusnya hanya diketahui oleh kalangan internal TNI dan tidak perlu disampaikan ke publik.

“Yang kedua rahasia. Ya hanya untuk kepentingan-kepentingan di dalam intern TNI saja, kenapa kok harus sampai ke luar?” ujarnya.

Meski demikian, Hasanuddin mengaku tidak ingin berprasangka buruk terhadap penerbitan STR (surat telegram) tersebut.

Ia menduga dasar penerbitan telegram itu berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.

“Saya nggak mau suudzon, tapi karena STR itu emang hanya ditujukan pada persiapan ketika situasi di Timur Tengah memanas. Itu aja. Dasarnya STR kan itu,” kata dia.

Namun ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang penerbitan STR dengan pola penempatan pasukan di lapangan.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah saat ini lebih banyak melibatkan teknologi militer seperti peluru kendali, drone, dan pesawat udara.

“Di atas itu kan bahwa dalam rangka menyikapi adanya perkembangan situasi keamanan karena adanya perang antara Iran versus Amerika garis miring Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga Satu,” ujar dia.

“Tapi deployed-nya, penggunaan pasukannya, ya, lalu kalau kita lihat nih berdasarkan kenyataan, perang itu kan menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara,” lanjutnya.

Karena itu, ia menilai penempatan pasukan untuk patroli darat di dalam negeri menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan alasan yang tercantum dalam STR tersebut.

“Tapi kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang di darat kan irrelevant kan? Ya nggak nyambung kalau memang bener prolognya begitu,” ujarnya. (rpi/dpi)