Harga Minyak Bergejolak, DPR Minta Kenaikan BBM Subsidi Jadi Opsi Paling Akhir

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhir di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario agar tekanan terhadap APBN tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.

Misbakhun mengatakan situasi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Harga minyak dunia bahkan bergerak sangat fluktuatif dalam waktu singkat.

“Jadi gini, kita menghadapi ketidakpastian akibat perang ini. Hari Senin harga minyak sampai ke atas 100, hari ini pun minyak turun ke 80 lagi,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk melindungi fiskal negara, mengingat asumsi harga minyak dalam APBN sudah ditetapkan sejak awal.

“Artinya apa? Bahwa pemerintah harus menyiapkan banyak skenario. Skenario-skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Desak Percepatan DDT Usai Kecelakaan Bekasi, Jalur KRL dan Kereta Jarak Jauh Harus Dipisah

Ia menjelaskan dalam APBN, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sekitar 70 dolar per barel.

Ketika harga melampaui angka tersebut, kata dia, risiko terhadap fiskal negara otomatis meningkat.

“ICP kan ditetapkan harga minyak mentah kita kan sekitar berapa? 70 kan? 70 dolar. Ketika melewati 70 kan tentu ada risikonya,” katanya.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan pemerintah tidak seharusnya langsung mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya masih banyak komponen yang bisa dihitung ulang sebelum kebijakan tersebut diambil.

“Yang harus disiapkan tidak semuanya menaikkan harga BBM. Kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di dalam penetapan harga BBM bersubsidi ini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut kenaikan BBM subsidi bisa terjadi jika tekanan terhadap APBN semakin besar.

Menurut Misbakhun, skenario tersebut merupakan simulasi yang lazim dalam perencanaan fiskal.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu adalah exercise yang sangat lazim,” kata dia.

Namun ia mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati karena kenaikan BBM berpotensi memicu inflasi yang berdampak luas pada perekonomian.

“Kalau BBM dinaikkan harganya, nanti harga pokok di dalam transportasi pasti akan naik. Pangan juga akan naik karena biaya produksi akan meningkat,” ujarnya.

Karena itu, Misbakhun menilai subsidi BBM masih penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Lah inilah yang ingin dijaga oleh pemerintah kenapa harga BBM ini pada tingkat tertentu diberikan subsidi supaya tidak memberikan tekanan terhadap inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat,” katanya.

Ia pun menegaskan agar opsi kenaikan BBM bersubsidi tidak menjadi pilihan utama pemerintah.

“Saya minta kalau bisa opsi itu paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir,” tegasnya.

Komisi XI DPR juga berencana memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi fiskal dan dampak gejolak harga minyak dunia terhadap APBN.

“Kita akan agendakan itu,” kata Misbakhun.

Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah dan semua pihak tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap setiap pergerakan harga minyak yang masih sangat volatil.

“Kalau menurut saya, kita respons kita harus terukur. Wait and see. Jangan kita langsung setiap gerakan diberikan reaksi,” ucapnya.

Terkait kemungkinan defisit APBN melewati batas 3 persen akibat tekanan harga minyak, Misbakhun menegaskan aturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

“Defisit kan diatur di Undang-Undang. Kalaupun pemerintah melakukan upaya itu ya lewat Undang-Undang,” kata dia.(rpi/raa)