Golkar Soroti Maraknya OTT KPK, Sarmuji Singgung Biaya Politik yang Terlalu Mahal

Jakarta, tvOnenews.com - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi kembali menjadi sorotan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menilai fenomena ini harus menjadi bahan refleksi bersama, terutama untuk mencari akar persoalan yang membuat praktik korupsi terus berulang.

Menurut Sarmuji, masyarakat tidak boleh terus-menerus disuguhi kabar OTT tanpa upaya serius memperbaiki sistem yang memicu praktik korupsi di pemerintahan.

“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi,” kata Sarmuji, Rabu (11/3/2026).

Ia menegaskan, maraknya OTT seharusnya mendorong semua pihak melakukan evaluasi mendalam, bukan sekadar bereaksi terhadap kasus yang muncul.

“Kan harus direfleksikan supaya kita ini enggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan. Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus,” ujarnya.

Baca Juga

KPK Sentil Pejabat BUMN Belum Setor LHKPN, Desak Pemberian Sanksi

Sarmuji menilai Indonesia seharusnya bisa keluar dari praktik-praktik buruk di pemerintahan jika akar persoalan korupsi benar-benar diatasi.

“Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu praktek-praktek buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah,” katanya.

Politikus Golkar itu menyebut salah satu faktor yang patut dicermati adalah mahalnya biaya politik, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” kata dia.

Menurutnya, biaya politik yang tinggi sering kali tidak disadari oleh masyarakat luas, padahal memiliki konsekuensi serius terhadap tata kelola pemerintahan.

“Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktek yang tidak baik dalam pengelolaan negara,” ujarnya.

Meski demikian, Sarmuji menegaskan operasi tangkap tangan tetap diperlukan untuk menindak pelaku korupsi. Namun, langkah penegakan hukum itu harus dibarengi dengan pembenahan akar persoalan.

“Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan,” pungkasnya. (rpi/iwh)