Pajak Melonjak 30,4 Persen, Pemerintah Sebut Ekonomi Nasional Masih Ngebut di Awal 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Kinerja penerimaan negara pada awal tahun menunjukkan sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak agresif. Hingga akhir Februari 2026, pemerintah mencatat lonjakan signifikan pada penerimaan pajak yang menjadi motor utama pendapatan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan total penerimaan negara telah mencapai Rp358 triliun, meningkat 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp317,4 triliun.

Kontributor terbesar dari peningkatan tersebut berasal dari sektor perpajakan yang mencatat lonjakan tajam sepanjang dua bulan pertama tahun ini.

“Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Di dalamnya penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan yang sangat kuat yaitu 30,4 persen secara keseluruhan,” jelas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Lonjakan penerimaan pajak ini, menurut pemerintah, menjadi indikasi bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat tetap berlangsung dinamis di tengah berbagai tantangan global.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan bahwa tren pertumbuhan pajak tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun. Pada Januari 2026, penerimaan pajak bahkan sudah tumbuh 30,7 persen secara tahunan.

Baca Juga

Menkeu Purbaya: Ekonomi Indonesia Sedang Ngebut, Siap Hadapi Konflik Panas Timur Tengah

Jika ditelusuri lebih dalam, pertumbuhan paling tajam terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kedua jenis pajak tersebut melonjak hingga 97,2 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar Rp85,9 triliun atau 35,05 persen dari total penerimaan pajak hingga Februari.

Suahasil menjelaskan bahwa PPN dan PPnBM merupakan pajak yang muncul dari aktivitas transaksi di sektor formal. Karena itu, peningkatan penerimaan dari dua jenis pajak tersebut menjadi sinyal bahwa konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Jadi kalau ada transaksi dan PPN dibayar, ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita, transaksi sekarang jalan terus. Artinya, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus,” jelas Suahasil.

Kinerja penerimaan negara yang kuat juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mempercepat belanja negara sebagai stimulus ekonomi.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan hingga akhir Februari 2026 realisasi belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun, meningkat tajam 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Suahasil mengatakan percepatan belanja ini memang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk memperkuat dorongan ekonomi sejak awal tahun.

“Nah, ini yang tadi memberikan kita optimisme bahwa semoga pertumbuhan ekonomi di kuartal I nanti bisa juga terbantu, terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat,” pungkas Suahasil.(agr/raa)