SMK IDN Bogor Sempat Bantah Sekolah Tak Berizin hingga Drop Out Siswanya

Jakarta, tvOnenews.com - Pihak SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor sempat membantah jika sekolah mereka tidak berizin, hingga Drop Out (DO) salah satu siswanya.

Bantahan tersebut pernah disampaikan kuasa hukum SMK IDN Bogor Febry Irmasnyah pada November 2025 lalu.

Hal ini berawal dari somasi yang dilayangkan salah satu orang tua siswa yang tidak terima anaknya mendapat sanksi DO lantaran diduga ketahuan merokok hingga menonton video porno.

Kuasa hukum keluarga siswa, Yogi Pajar Suprayogi, mengatakan ketika pihaknya melayangkan somasi, terungkap jika sekolah tersebut belum memiliki izin operasional, sehingga keputusan mengeluarkan siswa menjadi tidak sah.

Sumber :

• istimewa

Menanggapi somasi, kuasa hukum SMK IDN Bogor Febry Irmasnyah saat itu membantah keras tuduhan orang tua siswa bahwa SMK IDN tidak berizin resmi. 

Baca Juga

Bocah SD Disumpah Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, Disawer Rp30 Juta untuk Modal Ternak Domba

Pihak SMK IDN juga keberatan dengan tuduhan itu dan melaporkannya ke pihak berwajib. 

"Kami sampaikan bahwa apa yang dituduhkan kepada SMK IDN sebagai sekolah ilegal ini adalah hal yang sangat tidak benar dan inilah yang kami keberatan sekali dengan apa yang mereka tuduhkan," ujar Febry saat itu.

"Ketika tuduhan itu disampaikan melalui media elektronik maka akhirnya kami dijadikan itu sebagai bahan laporan dugaan tindak pidana hoax melalui Undang-Undang ITE dan bukti lapornya sudah ada di Polres Bogor," lanjutnya menjelaskan.

Kemudian, ia juga menjelaskan secara detail bahwa SMK IDN berizin dengan Nomor 421.9 kep 07 I SMK DPMPTSP 10 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, tentang izin prinsip pendirian sekolah menengah kejuruan IDN Kabupaten Bogor. 

"Jadi izin ini menjadi salah satu legal standing, dan penandatangannya ditandatangani di Bandung 4 Oktober 2019 oleh Ir Haji Dadang Muhammad, MSCE yang Pusat Jawa Barat dan kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat," katanya.