Program Makan Bergizi Gratis Dorong Ekonomi Daerah, Pembangunan Dapur MBG Terus Diperluas

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.

Melalui peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, telur, ikan, dan sayuran, program MBG ikut menggerakkan rantai pasok sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kondisi ini membuat berbagai pelaku usaha lokal mendapatkan tambahan permintaan yang cukup besar.

Selain itu, program ini juga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah karena distribusi bahan pangan dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dapur produksi MBG.

Pembangunan Dapur MBG Jadi Pusat Operasional Program

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah membangun dapur produksi yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur-dapur ini menjadi pusat operasional penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Setiap unit dapur MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja. Jika target pembangunan mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai sekitar 1,5 juta orang.

Baca Juga

Purbaya Ungkap MBG Sudah Habiskan Rp101,1 Triliun untuk Layani 63,13 Juta Penerima, Ini Rinciannya

Keberadaan dapur MBG juga memperkuat sistem distribusi makanan karena proses produksi dan penyaluran dilakukan secara terorganisasi melalui jaringan SPPG di berbagai wilayah.

UMKM dan Petani Lokal Ikut Terdorong

Program MBG turut memberikan dampak langsung terhadap sektor UMKM dan produsen pangan lokal. Ribuan pelaku usaha dilibatkan dalam rantai pasok bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Permintaan bahan pangan dalam jumlah besar mendorong petani, peternak, dan nelayan meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi rakyat di daerah.

Meski demikian, sebagian pihak juga menyoroti potensi pergeseran usaha bagi penyedia katering sekolah yang sebelumnya sudah beroperasi sebelum program MBG dijalankan.

Tantangan Keamanan Pangan dan Tata Kelola

Di balik dampak ekonomi yang besar, program MBG juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aspek keamanan pangan di dapur produksi.

Dari ribuan dapur yang telah beroperasi, sebagian di antaranya belum memiliki sertifikasi laik higiene sanitasi. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat pula isu terkait status tenaga kerja di dapur MBG yang sebagian masih berstatus harian atau relawan tanpa kontrak kerja formal. Hal ini menimbulkan kerentanan dari sisi ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan program ke depan.

Reformasi Tata Kelola Dinilai Penting

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan agar program MBG berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Beberapa tantangan yang perlu dibenahi antara lain sistem jaminan keamanan pangan, standar operasional dapur, serta potensi praktik mark-up bahan baku untuk menutup biaya operasional.

Dengan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, program MBG diharapkan dapat terus memberikan manfaat gizi bagi masyarakat sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.

BGN Bangun Dapur MBG Baru di Kota Serang

Seiring dengan perluasan program MBG secara nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus memperkuat infrastruktur dapur produksi di berbagai daerah. Salah satunya melalui pembangunan dapur MBG di kawasan Masjid Agung Ats-Tsauroh, Kota Serang, Banten.

Pembangunan dapur ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan SPPG untuk mendukung distribusi makanan bergizi bagi masyarakat.

BGN menyatakan dapur tersebut nantinya akan menjadi pusat produksi makanan bergizi yang dikelola melalui sistem SPPG agar distribusi makanan kepada penerima manfaat dapat berjalan lebih efektif dan terstandarisasi.

Dampak Ekonomi di Kota Serang Capai Rp100 Miliar

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keberadaan dapur MBG telah memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Kota Serang.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 80 hingga 90 dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut. Kehadiran dapur tersebut memicu perputaran ekonomi hingga mencapai sekitar Rp100 miliar setiap bulan.

“Dengan adanya dapur MBG, perputaran uang di Kota Serang sebulan bisa mencapai Rp100 miliar. Jadi dalam setahun hampir Rp1,2 triliun, sementara APBD kita hanya sekitar Rp1,6 triliun,” ujar Nur Agis.

Ia menilai dampak ekonomi tersebut sangat besar karena banyak UMKM serta pelaku usaha lokal yang mendapatkan pesanan dalam jumlah besar.

UMKM dan Produsen Lokal Kebanjiran Pesanan

Nur Agis menambahkan bahwa banyak pelaku UMKM mengalami lonjakan permintaan sejak program MBG berjalan. Bahkan sebagian produsen makanan mengaku kewalahan karena peningkatan pesanan yang sangat signifikan.

Ia mencontohkan produsen roti yang biasanya memproduksi sekitar 100 unit per hari kini harus memenuhi permintaan hingga ribuan unit.

“Biasanya produksi roti sehari 100, sekarang bisa sampai 2.000. Ini menunjukkan dampak ekonomi yang luar biasa,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program tersebut berjalan optimal.

Dapur MBG Diharapkan Percepat Distribusi Makanan Bergizi

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional bidang Komunikasi Publik, Irjen Sony Sonjaya, mengatakan pembangunan dapur MBG di Serang merupakan langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur program di daerah.

Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, serta kelompok rentan di sekitar kawasan masjid.

“Pembangunan dapur MBG ini adalah langkah nyata agar pelayanan gizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” kata Sony.

Ia juga berharap dapur MBG di Serang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan fasilitas serupa.

Sinergi Ekonomi Rakyat Perkuat Program MBG

Dalam rangka mendukung program MBG, BGN juga menggelar kegiatan bertajuk “Sinergi Ekonomi Rakyat” pada 10 hingga 12 Maret 2026 di wilayah Serang, Banten.

Kegiatan ini mempertemukan pengelola dapur SPPG dengan kelompok tani setempat guna memastikan pasokan bahan baku yang sehat dan memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, acara tersebut juga diisi dengan rapat koordinasi yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari kepala dapur SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, juru masak, hingga perwakilan yayasan mitra.

Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar dapur SPPG di wilayah Banten dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi program pemenuhan gizi nasional. (nsp)