Kejanggalan SK Gubernur Jabar KDM Terbongkar? Wali Murid SMK IDN Bogor Pertanyakan Verifikasi Pemerintah: Kenapa Anak Kami Jadi Korban?
- Dokumentasi SMK IDN Bogor
Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menerbitkan SK Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 yang berisi pencabutan izin operasional SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor, kini tengah jadi sorotan publik.
Keputusan tertanggal 19 Januari 2026 tersebut memicu keresahan besar bagi ratusan wali murid, terutama karena diumumkan secara mendadak.
Komite perwakilan orang tua siswa kelas XII, Sri Malahayati, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan di balik keluarnya kebijakan tersebut. Menurutnya, para orang tua mempertanyakan transparansi proses hukum yang terjadi.
"Ada banyak pertanyaan dari kami sebagai orang tua apa yang dikeluarkan dari SK Gubernur pada 19 Januari 2026. Ada banyak rasanya hal-hal yang belum selesai," ungkap Sri kepada tvOnenews.com, Jumat (13/3/2026).
SMK IDN Bogor. (Foto: idn.sch.id)
Dugaan Dokumen Palsu Jadi Pemicu
Usut punya usut, Pemprov Jabar membatalkan izin tersebut karena ditemukan permasalahan pada dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat sekolah didirikan.
Dokumen tersebut diduga palsu dan belum terdaftar secara legal. Hal ini memicu tanda tanya besar dari pihak wali murid mengenai pengawasan pemerintah selama ini.
"Di tahun 2023 kalau memang ada ketidaklengkapan, lalu kenapa bisa terbit?" cecar Sri mempertanyakan proses verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat awal sekolah berdiri.
Sri menilai situasi ini adalah bentuk kelalaian administratif yang tidak seharusnya mengorbankan masa depan siswa.
"Koridornya sebenarnya kesalahan kolektif antara pihak sekolah dengan pemerintah. Tapi sekarang yang menjadi konsentrasi kami para orang tua, kenapa anak-anak kami yang menjadi korban?" tegasnya.
Nasib Siswa Kelas XII di Tengah Bayang-Bayang UTBK
Kekhawatiran paling nyata dirasakan oleh 176 siswa kelas XII yang dijadwalkan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada akhir Maret 2026.
Dengan dicabutnya izin operasional, muncul ketakutan kolektif mengenai status kelulusan dan keabsahan ijazah mereka kelak.
Sri menekankan bahwa para siswa sangat berharap bisa tetap lulus sebagai alumni SMK IDN yang dikenal memiliki portofolio bagus dan akreditasi A. Ia menyayangkan negara yang seolah absen di saat-saat krusial pendidikan anak-anak mereka.
"Bagaimana itu proses keberlanjutan pendidikan mereka? Jadi, saya merasa di sisi ini negara tidak hadir untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak kami ke tingkat berikutnya," tutur Sri.
Respons Pemprov Jabar: KBM Dipastikan Tetap Jalan
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menegaskan bahwa pembatalan izin operasional bukan berarti kegiatan belajar mengajar (KBM) harus berhenti total.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang baik, aman, serta memiliki kepastian hukum yang jelas," kata Purwanto dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (12/3/2026).
Senada dengan Purwanto, Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa pihak sekolah kini diminta untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan administrasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup tata ruang, PBG, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Pihak penyelenggara sekolah diminta untuk melengkapi kembali proses perizinan secara menyeluruh sesuai tahapan yang berlaku. Mulai dari kesesuaian tata ruang, penerbitan PBG hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," jelas Dedi Taufik.
Aksi Orangtua dan Harapan ke Depan
Sebelumnya, para orang tua siswa yang merasa tidak tenang sempat mendatangi Gedung Sate pada 10 Maret dan kantor KPAI pada 12 Maret untuk mencari perlindungan bagi hak anak-anak mereka.
Upaya ini membuahkan hasil dengan adanya pendampingan dari Kemendikdasmen dan KPAI.
Sri Malahayati menyampaikan dua tuntutan utama dari wali murid; pertama, memberikan ruang bagi kelas XII menyelesaikan studi hingga akhir tahun ajaran 2025/2026, dan kedua, memastikan mereka lulus dengan ijazah SMK IDN.
"Mudah-mudahan semua pihak bisa punya itikad baik, berkomitmen, serta menjalankan itu semua secara integritas. Kalau dari pihak provinsi berjanji dan berkomitmen melindungi hak-hak pendidikan, mudah-mudahan itu harus benar-benar dipegang," ujar Sri.
Hingga saat ini, pihak sekolah dikabarkan sedang bergerak cepat untuk melengkapi persyaratan administratif agar status legalitas sekolah dapat kembali pulih demi masa depan lebih dari 500 siswa di sana. (hap/dpi)
Load more