Tak Ditutupi Lagi, Dedi Mulyadi Bongkar Akar Masalah dari Kemiskinan di Jawa Barat, Apa Saja?

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan kemiskinan masih terjadi di Jawa Barat.

Menurut Kang Dedi Mulyadi (KDM), terdapat beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan kemiskinan di Jawa Barat, seperti kesehatan, pendidikan, modal usaha, tanah, dan pola hidup.

“Pertama akses terhadap kesehatan. Dua, akses terhadap pendidikan. Ketiga adalah akses terhadap modal usaha,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada tayangan YouTube Liputan 6.

“Keempat, akses terhadap tanah. Dan kelima, pola hidup,” sambungnya.

Masalah pendidikan masih menjadi perhatian untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat. 

Warga di Jawa Barat masih berpendapat bahwa sekolah itu mahal, sehingga rata-rata memiliki pendidikan yang rendah.

Baca Juga

Pesan Cinta Gubernur Dedi Mulyadi untuk yang Ingin Berwisata ke Jawa Barat Setelah Lebaran

“Mereka rata-rata sekolahnya rendah. Kenapa? Karena dulu merasa sekolah itu mahal. Maka pendidikan harus free untuk semua orang,” ujarnya.

Sumber :

• YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bertanggung jawab memberikan program pendidikan gratis hingga setara SMA dan SMK.

“Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menggratiskan pendidikan sampai tingkat SMA dan SMK, di Jawa Barat sudah melakukannya,” kata KDM.

Tak hanya sekolah gratis, biaya berobat juga akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat. Hal ini untuk membantu warganya yang kesulitan secara ekonomi untuk biaya perawatan rumah sakit.

“Ketika sakit, dia mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk berobat. Maka pemerintah harus memberikan jaminan terhadap rakyatnya untuk berobat yang ditanggung oleh pemerintah. Baik lewat BPJS maupun ditanggung lewat dana cash,” jelas Gubernur Jawa Barat itu.

Sebagai contoh, Dedi Mulyadi mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membantu seorang anak yang mengalami pembocoran jantung.

BPJS tidak dapat menutupi seluruh biaya perawatan di rumah sakit karena terlalu mahal, sehingga Pemprov Jabar membantu membayar tagihan operasi menggunakan APBD.

Contoh berikutnya, seorang pasien asal Garut mengalami pendarahan di lutut. Namun, BPJS tak mampu membayarnya lantaran obatnya sangat mahal, sekitar Rp9 Juta/capsule.

“Itu kan nggak bisa lama nunggu. Biasanya saya transfer pribadi,” tutur Dedi Mulyadi.

Untuk mengatasi keluhan warga, Pemprov Jabar membuka pos pengaduan bernama Balai Pananggeuhan yang menggunakan dana pribadi dan biaya operasional Gubernur sebesar Rp21 Miliar/ tahun.

Selain itu, dana juga dialirkan dari sumbangan para ASN seharga Rp1.000 setiap hari untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Negara punya duit untuk bayar kesehatan dan pendidikan. Tapi kalau itu kan nggak bisa dianggarkan,” terang Dedi Mulyadi.

“Kedua, itu kan perlu proses. Oke uangnya ada di APBD. tapi kan perlu proses, namanya diajukan, di verifikasi. Wah lama, keburu meninggal yang sakit. Sehingga saya harus selalu ada uang tunai,” sambungnya menjelaskan.

Banyak anggaran yang ia pangkas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya. Sehingga anggaran tersebut disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Ya sudah mau diapain lagi. Saya nggak punya banyak uang, tetapi saya punya cukup uang untuk bantu orang,” pungkasnya.

(kmr)