Prabowo Tegur Program 3 Juta Rumah Dinilai Lambat, Hashim: Presiden Ingin Pembangunan Dipacu

Jakarta, tvOnenews.com - Program ambisius pembangunan 3 juta rumah kembali menjadi sorotan pemerintah. 

Presiden Prabowo Subianto bahkan secara langsung mempertanyakan lambatnya realisasi program tersebut kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Hal itu diungkapkan Hashim saat menghadiri peresmian pembangunan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin.

Dalam sambutannya, Hashim mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu ia bertemu langsung dengan Presiden untuk membahas perkembangan program pembangunan perumahan nasional tersebut.

“Saya terus terang saja, beberapa minggu lalu saya bertemu dengan presiden bicara mengenai program ini (3 Juta Rumah). Beliau tanya ‘Kenapa kok program perumahan agak lambat?’ Kesannya lambat, kesan di pemikiran presiden,” kata Hashim saat memberikan sambutan.

Baca Juga

Listyo Sidak KDKMP Cakung Timur, KSP Apresiasi Kemhan Support Gerai Obat

Menurut Hashim, salah satu kendala utama yang masih dihadapi dalam percepatan program ini adalah persoalan birokrasi. 

Ia menjelaskan bahwa kementerian yang menangani sektor perumahan masih tergolong baru sehingga proses penyesuaian kelembagaan masih berlangsung.

“Kementerian Perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun, dan sebagai-sebagainya. Tapi sebetulnya presiden ingin cepat dan terus terang saja, saya lihat saya bisa laporkan ke beliau, dengan partisipasi dari bapak ibu dari KAI, akan segera terwujud,” ujar Hashim.

Program pembangunan perumahan tersebut, lanjutnya, tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga dijalankan secara serentak di sejumlah kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Hashim menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

“Agar memenuhi sila ke-5 kita supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Supaya rakyat betul-betul merasakan manfaat nyata dari kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara, jangan hanya omon-omon saja. NATO, no action talk only,” tambahnya.

Pemerintah sendiri menargetkan program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi solusi bagi persoalan backlog perumahan nasional sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia. (agr/muu)