Jelang Mudik Lebaran 2026, PDIP: Pengelolaan Mudik RI Masih Tertinggal dari China

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sofwan Dedy Ardyanto menilai pengelolaan arus mudik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama terkait ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan sepeda motor.

Menurut Sofwan, tradisi mudik merupakan fenomena budaya global yang terjadi di berbagai negara dengan tantangan yang relatif sama, yakni kesiapan infrastruktur transportasi dan manajemen pergerakan manusia dalam jumlah besar.

“Mudik, balik kampung, chunyun, seker bayram, atau apapun istilahnya, adalah sebuah tradisi budaya global dengan tema sama: aktivitas pulang ke kampung halaman, yang dilakukan secara serentak selama masa-masa cuti atau libur hari raya,” tulis Sofwan dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Ia menilai tradisi mudik di Indonesia mengalami evolusi dalam pengelolaannya, seiring meningkatnya peran negara dalam menata sistem transportasi dan infrastruktur.

Sofwan juga mengutip tulisan jurnalis senior Goenawan Mohamad yang menggambarkan kerasnya pengalaman mudik di masa lalu.

“Berapa juta manusia bersedia berdesak-desak, menanggung panas dan rasa tak nyaman dan risiko celaka, luka, dan mati, dalam sebuah ritual raksasa tiap tahun yang disebut ‘mudik’?” tulis Goenawan Mohamad seperti dikutip Sofwan.

Baca Juga

Megawati Tak Segan Pecat Kader PDIP yang Main Dua Kaki dan Khianati Partai: Nggak Ada Guna!

Ia menjelaskan bahwa generasi sebelumnya pernah mengalami situasi mudik yang penuh perjuangan, mulai dari berebut kursi kereta api hingga penumpang yang masuk melalui jendela bus atau kereta karena keterbatasan tiket dan transportasi.

Dalam analisisnya, Sofwan mengungkapkan bahwa pada arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan akan melibatkan 143,9 juta pemudik. Dari jumlah tersebut, mayoritas masih memilih kendaraan pribadi.

“Sekitar dua pertiga di antaranya akan menggunakan kendaraan pribadi: mobil (52,98%) dan sepeda motor (16,74%). Jika ditotal, 100,3 juta pemudik tidak menggunakan angkutan publik,” tulisnya.

Menurut Sofwan, tingginya penggunaan mobil pribadi tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah membangun jaringan jalan tol, terutama Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Namun ia menilai persoalan utama justru masih pada tingginya jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor.

“Yang justru masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara adalah: bagaimana menurunkan jumlah pemudik dengan sepeda motor? Tahun ini jumlahnya diperkirakan cukup besar: 24 juta orang,” tulis Sofwan.

Pemerintah memang telah meluncurkan program kereta api motor gratis (motis) dengan kuota 11.900 sepeda motor sebagai upaya mengurangi risiko pemudik motor. Meski begitu, menurutnya jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengatasi persoalan secara menyeluruh.

Sofwan juga membandingkan kondisi mudik di Indonesia dengan fenomena chunyun di China, yang merupakan arus perjalanan domestik terbesar di dunia dengan sekitar 9,5 miliar perjalanan setiap tahun.

Meski demikian, ia menilai kualitas pelayanan transportasi publik di kedua negara masih berada pada tingkat yang berbeda.

“Jika mau membandingkan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan publik dalam arus mudik antara di sini dan di sana, itu seperti membandingkan dua kesebelasan yang bertanding di liga yang berbeda,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan negara dalam melayani masyarakat saat mudik merupakan bagian dari proses evolusi yang harus terus berjalan.

“Semoga, dalam pengelolaan arus mudik di masa depan, kita akan segera berada di liga yang sama dengan Cina. Tapi, kapan ya?” tulis Sofwan.