Prabowo Pertimbangkan Potong Gaji DPR dan Menteri, Pemerintah Kebut Kajian Efisiensi Besar-Besaran

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai mematangkan skenario penghematan anggaran secara agresif, termasuk opsi sensitif berupa pemotongan gaji pejabat negara seperti DPR dan menteri.

Langkah ini digulirkan setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong evaluasi menyeluruh guna menekan potensi defisit fiskal di tengah ketidakpastian global.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah kini tengah merinci kajian terkait rencana pemotongan gaji tersebut.

“Sedang kita detailkan kajiannya,” kata Prasetyo saat ditemui di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Gagasan pemangkasan gaji pejabat mencuat setelah Presiden Prabowo menyoroti langkah efisiensi yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi tekanan global, termasuk dampak konflik di Asia Barat dan Eropa Timur.

Prasetyo menegaskan arahan Presiden bukan sekadar wacana, melainkan dorongan agar pemerintah menjadi pelopor efisiensi, dimulai dari internal kementerian dan lembaga.

Baca Juga

DPR Usul Pembentukan TGPF Soal Penggeledahan Ponpes Perempuan di Sukoharjo

“Bapak Presiden kemarin itu dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mengimbau kepada kita semua, yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” kata Prasetyo.

Selain pemotongan gaji, opsi penghematan juga mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga pengalihan ke transportasi publik.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi energi nasional masih terkendali. Prasetyo menyebut pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip,” ungkap dia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden menekankan pentingnya langkah antisipatif, meski situasi belum memasuki fase krisis.

“Ini hanya contoh ya, ini contoh, maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.

Ia menggambarkan Pakistan telah menerapkan langkah ekstrem yang dikategorikan sebagai critical measures, mulai dari pemangkasan hari kerja hingga pengurangan gaji pejabat.

“Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu covid,” kata Prabowo.

Pakistan bahkan menerapkan skema kerja dari rumah secara luas dan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

“Mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari,” kata Prabowo.

Tak hanya itu, kebijakan penghematan juga menyasar langsung pejabat negara.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo.

Meski belum dalam kondisi darurat, pemerintah tampak memilih langkah antisipatif dengan memperketat belanja negara sejak dini.

Jika kajian ini direalisasikan, kebijakan pemotongan gaji pejabat bisa menjadi salah satu langkah paling drastis dalam reformasi efisiensi fiskal, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah siap mengambil langkah tidak populer demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. (agr/iwh)