Prabowo Perintahkan “Bongkar Ulang” Formasi ASN, Ribuan Puskesmas Tanpa Dokter Jadi Alarm Keras
- Tim tvOnenews/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi besar-besaran terhadap desain dan postur kepegawaian nasional. Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah bersiap merombak strategi pengisian sumber daya manusia demi menopang program prioritas nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan arahan tersebut usai rapat lintas kementerian di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
“Ini adalah rapat tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu apa namanya kami juga melaksanakan rapat lintas kementerian untuk sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden kita semua diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita,” ujar Prasetyo.
“Dan paralel untuk kami semua diminta melakukan telaah, melakukan exercise dalam rangka ke depan melakukan pengawakan-pengawakan untuk menjalankan program-program prioritas dari Bapak Presiden,” sambungnya.
Rapat tersebut melibatkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga strategis, menandakan bahwa evaluasi ini tidak bersifat sektoral, melainkan menyeluruh lintas bidang.
“Jadi pagi hari ini sangat lengkap, menteri yang hadir. Hanya Pak Menhan mohon izin karena sedang ada dinas luar. Jadi rapat hari ini dihadiri Pak Mendagri, kemudian Menteri Dikti-Sainstek yang bertanggung jawab terhadap talent pool nasional kita. Kemudian juga hadir Menteri KKP, ada program-program prioritas di Kementerian Kelautan yang di bawah koordinasi beliau. Kemudian hadir Wamen Koperasi mewakili Menteri Koperasi, kemudian hadir juga Dirut Agrinas, kemudian hadir Kepala dan Wakil Kepala BPS, kemudian hadir Kepala BKN, Prof. Zudan,” ucapnya.
Kementerian yang memiliki otoritas utama dalam reformasi birokrasi juga dilibatkan dalam proses ini.
“Kemudian juga hadir Ibu Menpan-RB. Kalau sudah berkenaan dengan masalah kepegawaian maka menjadi domain Ibu Menteri PAN-RB,” kata dia.
Di sektor pendidikan, pemerintah mulai menghitung ulang kebutuhan tenaga pengajar secara nasional, termasuk distribusi dan kompetensi yang dibutuhkan.
“Kemudian juga hadir Mendikti sudah, Mendikdasmen, Prof. Mu’ti, terima kasih. Nah beliau juga kita minta mendesain ulang, meng-exercise ulang berapa kebutuhan tenaga pendidik, komposisinya, distribusinya, kemudian bidang atau mata pelajaran yang harus kita, kita apa, hasilkan,” tutur Prasetyo.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun talent pool nasional yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Sorotan paling tajam muncul dari sektor kesehatan. Pemerintah menemukan ketimpangan serius dalam distribusi tenaga medis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Oh mohon maaf, ketinggalan satu, Menteri Kesehatan. Nah Menteri Kesehatan ini juga kami minta, kita minta untuk melakukan pendataan terhadap kebutuhan tenaga-tenaga kesehatan kita, terutama di daerah-daerah 3T,” terang dia.
Prasetyo mengungkapkan fakta mencemaskan: ribuan fasilitas kesehatan dasar masih kekurangan tenaga medis.
“Tadi beliau melaporkan bahwa dari sekian 10.000 kurang lebih puskesmas, masih ada kurang lebih 4.000 yang di situ belum memiliki tenaga medis, dokter, maupun terutama dokter gigi juga sangat kurang, Pak Menteri ya,” tandas dia.
Evaluasi menyeluruh ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Penataan ulang formasi ASN diharapkan mampu menjawab ketimpangan distribusi tenaga kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Dengan keterlibatan lintas sektor dan fokus pada kebutuhan riil di lapangan, pemerintah menargetkan desain kepegawaian baru yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. (agr/rpi)
Load more