Alasan Muhammadiyah Tetapkan Lebaran Idulfitri Lebih Dulu dari Pemerintah, Ini Dasar 1 Syawal 1447 H Jatuh Hari Jumat 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Penentuan awal Syawal 1447 Hijriah kembali menjadi sorotan, terutama terkait potensi perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Dalam podcast Jejak Ulama Tarjih di Tarjih Channel pada Selasa (17/3/2026) kemarin, Prof. Oman Fathurohman memaparkan dasar penetapan Muhammadiyah sekaligus menjelaskan kemungkinan perbedaan tersebut.

Oman menyampaikan bahwa Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi.

“Untuk Muhammadiyah jelas. Dengan KHGT, 1 Syawal itu Jumat, 20 Maret 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, metode hisab memberikan kepastian lebih awal sehingga umat dapat menyiapkan diri sebelum hari raya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menggunakan pendekatan kriteria visibilitas hilal atau kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Baca Juga

Perkuat Mutu Pendidikan Keagamaan, Kemenag Gelar Pemetaan Komprehensif

Berdasarkan data astronomi, Oman menilai posisi hilal pada malam 29 Ramadan atau 19 Maret 2026 belum memenuhi batas tersebut.

“Kalau melihat data, pada Kamis malam itu belum memenuhi kriteria. Maka kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, terdapat potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri. Muhammadiyah berpeluang merayakan Lebaran pada Jumat, 20 Maret 2026, sedangkan pemerintah kemungkinan menetapkannya pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Oman juga menjelaskan hubungan antara rukyat atau pengamatan hilal dengan kriteria astronomi. 

Ia menegaskan bahwa dalam sidang isbat, laporan rukyat tidak otomatis diterima jika tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Sering kali yang terjadi, laporan terlihatnya hilal ditolak karena tidak sesuai kriteria,” ungkapnya.

Menurutnya, kriteria tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat verifikasi terhadap keabsahan hasil rukyat.

Ia menilai perbedaan penetapan ini berakar pada perbedaan metode. Muhammadiyah memilih hisab karena dianggap lebih pasti dan konsisten, sementara rukyat dinilai lebih bergantung pada kondisi lapangan.

“Hisab itu memberi kepastian. Itu sebabnya Muhammadiyah memilih hisab,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut KHGT dirancang untuk menjawab kebutuhan umat Islam secara global, tidak terbatas pada wilayah tertentu seperti metode sebelumnya.

Oman menegaskan bahwa potensi perbedaan dalam penentuan awal Syawal merupakan hal yang wajar dalam Islam.

Perbedaan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari ijtihad atau upaya penalaran dalam menetapkan hukum.

Meski demikian, ia menilai perbedaan tersebut harus disikapi sebagai dinamika keilmuan, bukan sumber perpecahan.

“Ini wilayah ijtihad. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak,” ujarnya. (rpi)