DPR RI Nilai Rencana Prabowo Terapkan Kebijakan WFH Perlu Dikaji secara Komprehensif

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto tengah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.

Menanggapi hal itu anggota DPR RI Muhammad Khozin mengatakan rencana kebijakan WFH perlu dilakukan mitigasi secara komprehensif berbasis efektivitas dan efisiensinya.

"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, pengalaman Indonesia pada masa COVID-19 pada 2020-2021 menjadi data yang dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan WFH tersebut.

Kebijakan WFH kata Khozin mesti didasari pada data konkret di lapangan, mulai soal demografi, efektivitas kebijakan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat.

"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ucap Khozin.

Baca Juga

Polda Metro Benarkan Dipimpin Bintang Tiga: Atas Putusan Presiden

Kebijakan yang akan ditempuh tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, namun pelbagai aspek mesti dijadikan dasar dalam penerbitan kebijakan.

Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada aspek penghematan BBM.

"Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya," kata Khozin.

Selain itu, Khozin menyebutkan situasi saat ini menjadi momentum tepat untuk mendesain transportasi publik yang baik dan efektif di daerah-daerah.

Menurut dia, jika aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta secara optimal menggunakan transportasi publik dapat berdampak signifikan dalam konsumsi BBM.

"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," ujar Khozin. (ant)