Tito Sebut Lumpur, Kayu, dan Sungai Jadi Momok Pemulihan Sumatera Usai Bencana

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan pemulihan pascabencana di wilayah dataran rendah Sumatra. Meski progres penanganan telah mencapai lebih dari 80 persen, hambatan di lapangan justru semakin kompleks, mulai dari endapan lumpur masif hingga sungai yang dipenuhi sedimen dan berpotensi memicu banjir susulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, persoalan lumpur menjadi kendala paling dominan yang menghambat percepatan pemulihan di sejumlah titik terdampak.

“Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat tim ini merekap di mana saja titik-titiknya. Kita memiliki titiknya, jumlahnya lebih kurang 445 di tiga provinsi. Yang sudah diselesaikan di Sumatra total semuanya itu lebih kurang 84 persen, tinggal 16 persen lagi,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, di sejumlah wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bireuen, proses pembersihan lumpur hampir rampung, meski pemerintah belum berani mengklaim sepenuhnya selesai.

“Nah, kemudian untuk per provinsi, di Aceh kira-kira tinggal 17 persen terutama di tiga tempat, Aceh Tamiang (daerah perkotaannya), kemudian Pidie Jaya, dan Bireuen saya dengar kemarin terakhir sebelum Lebaran sudah hampir clear. Tapi saya enggak mau klaim clear, nanti tahu-tahu ada kampung atau RT yang belum,” tambah dia.

Di luar persoalan lumpur, tantangan terbesar justru datang dari kondisi sungai yang mengalami sedimentasi parah. Tito memperingatkan, normalisasi sungai bukan pekerjaan jangka pendek, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Baca Juga

Percepat Transformasi Government Technology, Mendagri Dukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos

“Sungai ini yang paling berat nantinya, dan ini perlu waktu lama. Saya perkirakan paling cepat betul 2 tahun, bisa 3 tahun. Kita ingat pada waktu zaman BRR dulu, selesainya 5 tahun ditambah transisi 3 tahun. Sungai yang ada itu 79 yang dikerjakan Pusat, Daerah mengerjakan 43,” ucap Tito.

Ia menyoroti sejumlah sungai besar seperti Sungai Tamiang dan Sungai Merdu yang kini dipenuhi sedimen dan berisiko tinggi meluap saat hujan.

“Persentasenya relatif masih agak rendah karena sungainya banyak sekali dan luas-luas seperti Tamiang, Sungai Merdu, itu luas sekali. Isinya sedimen. Ini kalau enggak di-clear-kan, ada hujan ya dia akan banjir ke sebelahnya,” ujarnya.

Selain itu, tumpukan kayu hasil terjangan banjir juga menjadi persoalan serius di sejumlah titik. Material tersebut tidak hanya menghambat pembersihan, tetapi juga mengganggu aktivitas warga.

“Kayu juga banyak problem, tumpukan kayu di madrasah di Aceh Tamiang, di Longkib, di Desa Garoga Tapanuli. Yang bisa dimanfaatkan untuk jadi papan, arah posisinya clear, Menteri Perhutanan sudah mengeluarkan surat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bencana, baik untuk membangun Huntap atau Huntara,” terang dia.

Di tengah berbagai kendala tersebut, pemerintah memastikan akses logistik mulai pulih, terutama pada jalur utama yang kini sudah dapat dilalui.

“Akses jalan nasional sudah 100 persen meskipun fungsional. Artinya bisa dilalui, tapi kalau untuk truk besar atau tronton mungkin ada beberapa titik yang belum bisa. Tapi logistik untuk makanan tidak jadi kendala lagi,” ungkap Tito.

“Jalan daerah di Aceh baru 92 persen, Sumut 98 persen, Sumbar 91 persen. Jembatan nasional 100 persen tapi temporer, ada yang menggunakan Bailey, ada yang kayu biasa,” sambungnya.

Namun, kondisi jembatan di tingkat daerah masih belum sepenuhnya pulih. Pemerintah bersama aparat keamanan terus mengejar pembangunan infrastruktur yang tersisa.

“Jembatan daerah ini yang di tingkat kabupaten/kota baru 54 persen sampai 93 persen. Pengerjaan jembatan ini juga dibangun oleh TNI dan Polri. Rencana membangun 41 jembatan, sudah selesai 35. Saya sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri, Kapolda Sumut, Aceh, dan Sumbar atas kerja keras tim di lapangan,” tandasnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa fase pemulihan belum sepenuhnya usai. Ancaman bencana susulan masih mengintai, terutama jika persoalan mendasar seperti sedimentasi sungai dan penumpukan material tidak segera dituntaskan. (agr/iwh)