Upayakan Tekan Inflasi dan Pengangguran di Daerah, Kemendagri Minta Pemda Inovatif dan Kerja Nyata

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kinerja dalam menangani isu strategis nasional.

Fokus utama mencakup pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran.

Dorongan tersebut disampaikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan pada Selasa, 5 Mei 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi.

“Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best," ujarnya, dikutip Rabu (6/5/2026).

Selain inflasi, ia menyoroti persoalan pengangguran dan kemiskinan sebagai tantangan utama yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Baca Juga

Badai PHK dan Pengangguran Mengintai Indonesia Akibat Krisis Global, Wamenaker Ungkap Langkah Antisipasi Pemerintah

Menurutnya, biaya hidup dan ketersediaan lapangan kerja menjadi perhatian terbesar masyarakat.

“Ada survey menyatakan bahwa pa yang menjadi Persoalan masyarakat Nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah Job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga mendorong daerah agar lebih inovatif melalui pemberian insentif serta penguatan sistem evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, BSKDN berperan dalam menyusun kebijakan berbasis data, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Melalui kegiatan ini, Kemendagri berupaya membangun iklim kompetisi yang sehat antar daerah dengan indikator kinerja yang terukur.

Mendagri juga menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian agar program tetap kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.