Wacana WFH ASN Dihidupkan Lagi di Tengah Gejolak Energi Dunia, Mendagri Tito Pastikan Bidang Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah membuka kembali opsi penerapan kerja dari rumah (WFH) pasca-Lebaran, bukan sekadar wacana, tetapi sebagai langkah strategis menghadapi tekanan global, termasuk lonjakan harga minyak.

Di tengah rencana tersebut, kesiapan pemerintah daerah menjadi sorotan utama agar pelayanan publik tidak terganggu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa skema WFH bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi referensi utama bahwa sistem ini dapat berjalan tanpa mengorbankan layanan publik.

“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Tito, di depan Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia menekankan, pemerintah daerah tetap wajib memastikan sektor-sektor vital seperti transportasi, layanan darurat, kesehatan, hingga kebersihan tetap beroperasi normal meskipun skema kerja fleksibel diterapkan.

Di sisi lain, pembahasan teknis kebijakan ini masih berada di level koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hasil finalnya akan ditentukan setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

DPR RI Desak Guru Honorer Tak Digantung Statusnya: Kalau Dibutuhkan, Angkat Jadi ASN

“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya.

Salah satu skenario yang mengemuka adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Namun, pemerintah belum mengunci hari pelaksanaannya dan masih menunggu keputusan politik di tingkat tertinggi.

Rencana ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut kebijakan tersebut akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dianjurkan pula bagi sektor swasta.

Kebijakan WFH diproyeksikan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan keberlangsungan layanan publik di daerah.

Dengan pengalaman sebelumnya dan koordinasi yang tengah dimatangkan, pemerintah kini berpacu memastikan WFH tidak hanya efektif menekan konsumsi energi, tetapi juga tetap menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat. (agr/iwh)