Mendagri Tito Karnavian: Pengungsi Bencana Sumatera Barat Sudah Tinggalkan Tenda Per 24 Maret
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa seluruh masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat telah dialihkan dari tenda pengungsian menuju hunian alternatif.
Kepastian ini didapatkan berdasarkan data terakhir per 24 Maret 2026.
Kabar baik tersebut disampaikan Tito dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai melakukan verifikasi data bersama jajaran pemerintah daerah.
"Alhamdulillah saat ini dalam data kita, kami sudah meng-cross check melalui para bupati dan juga ke lapangan, tidak ada lagi yang di tenda per tanggal 24 Maret," kata Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat adanya 105.447 jiwa atau sekitar 18.630 kepala keluarga yang menempati lokasi pengungsian pada pertengahan Maret 2026.
Mantan Kapolri tersebut juga mengklarifikasi bahwa informasi mengenai jumlah pengungsi yang mencapai 2,1 juta jiwa adalah tidak benar.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema bantuan keuangan untuk pemulihan rumah warga.
Besaran bantuan dibagi menjadi tiga kategori; Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta bagi pembangunan hunian tetap bagi rumah yang rusak berat.
Selain perbaikan tempat tinggal, para korban juga mendapatkan dana perabotan senilai Rp3 juta serta bantuan ekonomi dari Kementerian Sosial sebesar Rp5 juta.
Pemerintah juga mengalokasikan uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per jiwa setiap harinya sebagai jaminan hidup selama tiga bulan.
Tito menambahkan bahwa proses rehabilitasi jangka panjang di tiga provinsi terdampak di Sumatera akan berjalan selama tiga tahun dengan estimasi dana yang sangat besar.
"Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun, itu setahu saya, sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun," ungkap Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti aspek pendidikan di wilayah terdampak.
Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sarana pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berencana merevitalisasi hingga 60 ribu satuan pendidikan melalui usulan anggaran belanja tambahan sebesar Rp89,5 triliun pada tahun 2026.
Qodari menegaskan bahwa pembangunan "Sekolah Rakyat" tetap berjalan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia.
"Dengan tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan. Justru, hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat," kata Qodari. (ant/dpi)
Load more