Dari Proyek Desa hingga Meja Hijau: Kronologi Lengkap Kasus Amsal Sitepu yang Picu Polemik

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan luas karena menyentuh ranah yang jarang tersentuh hukum: industri kreatif. Dugaan korupsi dalam proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini memasuki babak akhir dan memicu perdebatan soal batas antara kreativitas dan pelanggaran hukum.

Berikut kronologi lengkap kasus Amsal Sitepu dari awal hingga menjelang putusan pengadilan.

Awal Mula: Tawaran Proyek Video Desa

Kasus ini bermula pada periode 2020 hingga 2022, ketika Amsal Christy Sitepu menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo.

Melalui perusahaannya, CV Promiseland, Amsal mengajukan proposal ke desa-desa di empat kecamatan, yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran.

Dalam proposal tersebut, Amsal menawarkan pembuatan satu video profil desa dengan anggaran sebesar Rp30 juta. Video yang dirancang berdurasi sekitar 11 menit itu dibiayai menggunakan dana desa.

Baca Juga

Komisi III DPR Berkomentar Menohok Terkait Kasus Videografer Dituduh Korupsi Mark Up Anggaran

Sebanyak 20 kepala desa menyetujui penawaran tersebut, sehingga total proyek mencapai Rp600 juta.

Rincian Anggaran yang Dipersoalkan

Dalam rencana anggaran biaya (RAB), Amsal mencantumkan 12 komponen biaya yang terbagi dalam beberapa tahap produksi.

Beberapa di antaranya meliputi:

• Konsep dan ide: Rp2 juta

• Penulisan skrip: Rp2 juta

• Stock footage: Rp2 juta

• Sewa drone: Rp5 juta

• Sewa kamera DSLR: Rp1,8 juta

• Mikrofon klip: Rp900 ribu

• Jasa kamera dan personel: Rp13 juta

• Editing, cutting, dubbing: masing-masing Rp1 juta

Komponen inilah yang kemudian menjadi titik utama permasalahan dalam kasus Amsal Sitepu.

Audit Ungkap Dugaan Penggelembungan

Masalah mulai mencuat setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo melakukan audit pada tahun 2025.

Hasil audit menyebutkan bahwa terdapat sejumlah komponen biaya yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, seperti:

• Biaya konsep dan ide

• Mikrofon klip

• Editing dan pemotongan video

• Dubbing

Menurut hasil audit tersebut, biaya riil pembuatan satu video hanya sebesar Rp24,1 juta, bukan Rp30 juta seperti yang diajukan Amsal.

Dari selisih tersebut, negara disebut mengalami kerugian hingga Rp202 juta dari total proyek.

Proses Hukum dan Tuntutan Jaksa

Berdasarkan temuan tersebut, kasus Amsal Sitepu masuk ke ranah hukum dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karo.