Nasib PPPK Jabar Aman? Dedi Mulyadi Diminta DPRD Rampingkan Dinas Besar-besaran Demi Cegah Pemborosan Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melontarkan usulan besar kepada Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) agar melakukan restrukturisasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Legislatif mendorong adanya penggabungan atau merjer terhadap dinas-dinas yang memiliki fungsi beririsan agar struktur birokrasi menjadi lebih ramping dan hemat anggaran.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan bahwa langkah ini dipandang sebagai taktik jitu untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih efektif tanpa pemborosan.

"Dinas yang satu rumpun atau sejenis digabungkan saja, otomatis akan terjadi penghematan," ujar Ono saat memberikan keterangan di Bandung, Senin (30/3).

Sebagai ilustrasi, Ono menyoroti sektor pangan yang saat ini terpecah ke dalam beberapa instansi, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. 

Menurutnya, jika ketiga instansi ini disatukan, koordinasi kebijakan akan jauh lebih simpel dan manfaatnya akan lebih cepat dirasakan oleh para petani maupun pelaku usaha.

Baca Juga

Pesan Menohok Dedi Mulyadi ke Kepala Daerah se-Jabar: Jangan Cuma Imajinasi, Rakyat Butuh Aksi Nyata

Kendati mendukung perampingan struktur, Ono memberikan peringatan keras agar efisiensi ini tidak mengorbankan kesejahteraan para pegawai. 

Ia secara tegas menentang adanya opsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Bagaimanapun juga PPPK bertanggung jawab dalam layanan publik. Mereka sudah lama berproses, bahkan puluhan tahun bekerja," ucapnya.

Tak hanya menuntut eksekutif, DPRD Jabar juga mulai melakukan penghematan internal secara radikal.

Ono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus agenda kunjungan kerja ke luar provinsi maupun luar negeri. 

Selain itu, biaya konsumsi untuk rapat-rapat internal pun mulai dipangkas.

"Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum," tuturnya.

Bahkan, demi menunjukkan keseriusan dalam menghemat uang rakyat, para wakil rakyat menyatakan kesiapannya untuk kembali menjalankan rapat kerja secara daring seperti masa pandemi COVID-19.

"Kalau perlu rapat daring lagi, kami siap. Itu bagian dari komitmen efisiensi," kata Ono.

DPRD berharap Gubernur Dedi Mulyadi segera merespons dan menindaklanjuti rencana restrukturisasi ini. Tujuannya jelas; agar surplus anggaran yang didapat dari penghematan tersebut bisa dialokasikan langsung untuk program-program yang menjadi prioritas rakyat Jawa Barat. (ant/dpi)