ORI Desak Kemnaker Pastikan THR Lunas Sebelum 2 April, Soroti Banyak Pelanggaran di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang batas akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pemerintah agar memastikan hak pekerja dipenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Peringatan ini ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah (pemda), menyusul masih ditemukannya berbagai pelanggaran dalam pembayaran THR di lapangan.

Tenggat 2 April Jadi Batas Akhir

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan tenggat waktu hingga Kamis, 2 April 2026, bagi perusahaan yang belum membayar THR secara penuh untuk segera melunasi kekurangannya.

Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan tidak ada pekerja yang dirugikan menjelang Hari Raya.

Temuan Ombudsman: Masalah Terjadi di Banyak Level

Baca Juga

Jangan sampai Salah Paham, Begini Hukum Orang Tua pakai Uang THR Anak dalam Islam

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan hasil monitoring di 11 provinsi sepanjang Maret 2026 menunjukkan berbagai persoalan yang cukup kompleks.

Permasalahan tersebut mencakup:

• Level kebijakan

• Implementasi di lapangan

• Pengelolaan pengaduan

• Hingga persoalan pada tataran makro

“Menjelang berakhirnya batas waktu pembayaran THR 2026, ditemukan beragam masalah yang perlu segera dibenahi,” ujarnya.

Regulasi Lemah, Daya Ikat Terbatas

Pada level kebijakan, Ombudsman menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menteri.

Aturan tersebut dinilai memiliki daya paksa terbatas, sehingga tidak cukup kuat untuk menindak pelanggaran.

Selain itu, ditemukan ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan dan regulasi perizinan, serta minimnya kewenangan pemda dalam penegakan aturan.

Implementasi di Lapangan Belum Optimal

Di tingkat pelaksanaan, terdapat dua persoalan utama:

Pertama, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas karena ketiadaan panduan teknis terpadu.

Kedua, keterbatasan kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya bersifat pembinaan tanpa daya paksa.

Akibatnya, penanganan kasus pelanggaran THR sangat bergantung pada kebijakan individu pejabat di daerah.

Pengaduan Belum Terkelola Maksimal

Ombudsman juga menemukan berbagai kendala dalam pengelolaan pengaduan THR, di antaranya:

• Data pengaduan belum diperbarui secara optimal di daerah

• Tidak adanya standar waktu penyelesaian pengaduan

• Belum terintegrasinya posko THR daerah dengan sistem nasional

Kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian kasus yang dilaporkan oleh pekerja.

Ribuan Pengaduan Berpotensi Jadi “Utang”

Secara makro, Ombudsman mencatat praktik maladministrasi yang terus berulang sejak 2023 hingga 2025, dengan total 652 pengaduan.

Pada 2026, jumlah pengaduan baru melonjak menjadi 1.461 kasus.

Jika tidak segera ditangani, kasus-kasus ini berpotensi menjadi “utang” penyelesaian di tahun berikutnya.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain:

• Penundaan pembayaran THR

• Pembayaran secara dicicil

• Tidak diterbitkannya nota pemeriksaan bagi perusahaan pelanggar

ORI Minta Pembenahan Menyeluruh

Melihat kompleksitas masalah tersebut, Ombudsman meminta langkah pembenahan menyeluruh dari pemerintah, meliputi:

• Penguatan regulasi dan larangan pembayaran THR secara dicicil

• Harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian

• Optimalisasi sistem posko THR terintegrasi

• Peningkatan anggaran pengawasan ketenagakerjaan

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi pekerja sekaligus mendorong praktik bisnis yang sehat.

Hak Pekerja Harus Dijamin

Ombudsman menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar tidak ada lagi pelanggaran berulang setiap tahunnya. (nsp)