KPAI Dorong Penanganan Tegas Kasus Brosur Asusila di Pamulang, Tekankan Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan

Jakarta, tvOnenews.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong aparat kepolisian untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus penyebaran brosur bermuatan ajakan asusila yang terjadi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dinilai berpotensi mengancam keamanan dan perlindungan anak.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa penanganan yang cepat dan tepat diperlukan untuk mencegah risiko berulangnya tindakan serupa.

“KPAI mendorong aparat kepolisian untuk segera mengamankan dan menindaklanjuti kasus ini secara serius. Penanganan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan risiko di masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (1/4/2026).

Dinilai Berpotensi Berulang, Perlu Langkah Preventif

Menurut Jasra, tindakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dianggap ringan karena memiliki potensi untuk terulang dan menimbulkan dampak lebih luas, terutama terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

Ia menekankan pentingnya langkah preventif guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Baca Juga

Teknologi Digital, AI, dan Media Sosial Mengubah Demokrasi, Indonesia-Australia Soroti Ancaman bagi Generasi Muda

“Kami melihat ini sebagai potensi ancaman yang perlu ditangani secara komprehensif, termasuk upaya pencegahan agar tidak ada korban berikutnya,” katanya.

Sorotan pada Sistem Pengawasan di Dunia Pendidikan

Kasus ini juga kembali membuka perhatian terhadap sistem pengawasan di lingkungan pendidikan. KPAI menilai masih terdapat celah yang memungkinkan individu dengan rekam jejak tertentu berpindah tempat tanpa terdeteksi secara optimal.

Hal ini dinilai menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

“Kejadian seperti ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, termasuk mekanisme pelacakan dan seleksi tenaga pendidik sejak awal,” jelas Jasra.

Data Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2025, terdapat 641 kasus kekerasan di ranah pendidikan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi yang paling dominan dengan persentase mencapai 57,65 persen.

Selain itu, sekitar 46 persen kasus terjadi dalam relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik. Data ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah.

KPAI menilai bahwa upaya pencegahan tidak hanya terbatas pada penindakan hukum, tetapi juga perlu menyentuh aspek tata kelola lingkungan pendidikan, termasuk desain ruang dan pengawasan aktivitas.

Penanganan Kasus oleh Kepolisian

Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan penanganan awal terhadap pria berinisial IK (34) yang diduga menyebarkan brosur bermuatan ajakan tidak pantas tersebut.

Kapolsek Pamulang, Galih Febri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan yang bersangkutan untuk menggali keterangan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki perilaku menyimpang dan telah bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu madrasah tsanawiyah sejak tahun 2017.

“Kami telah melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan berdasarkan keterangan yang ada,” ujar Galih.

Tindakan dari Pihak Sekolah

Pihak sekolah bersama dinas pendidikan setempat juga telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan dari posisinya sebagai tenaga pendidik.

Keputusan tersebut berlaku efektif sejak 27 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan pendidikan tetap aman bagi siswa.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dari institusi pendidikan dalam menghadapi situasi yang berpotensi meresahkan.

Pentingnya Pendekatan Komprehensif

KPAI menegaskan bahwa penanganan kasus seperti ini tidak cukup hanya melalui aspek hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

Upaya tersebut mencakup:

• Penguatan sistem seleksi dan pengawasan tenaga pendidik

• Peningkatan literasi perlindungan anak di lingkungan sekolah

• Evaluasi tata ruang dan keamanan sekolah

• Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa keamanan anak di lingkungan pendidikan harus menjadi prioritas utama, sekaligus mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh. (nsp)