61 Juta Penerima MBG Disisir Ulang, Pemerintah Sikat Ribuan SPPG Bermasalah

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mulai memperketat kendali atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menertibkan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar.

Langkah ini diambil untuk memastikan program unggulan nasional tersebut benar-benar tepat sasaran dan bebas dari masalah operasional di lapangan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), pemerintah menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari distribusi hingga kualitas layanan gizi, termasuk percepatan penyaluran ke pesantren.

“Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulhas, melansir keterangan pers, Jumat (3/4/2026).

Program MBG sendiri telah menjangkau skala masif secara nasional. Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah menemukan masih banyak unit pelaksana yang perlu dibenahi secara serius.

“Hingga 30 Maret 2026, pelaksanaan Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi” tegas dia.

Baca Juga

Puluhan Siswa di Jakarta Timur Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Ungkap Gejala Awal Korban

Dari total 26.066 SPPG yang beroperasi, sebanyak 2.162 unit tercatat bermasalah dan telah diberikan peringatan. Dari jumlah tersebut, 1.789 SPPG langsung disuspend, 368 dikenai peringatan tahap pertama (SP-1), dan 5 lainnya masuk tahap SP-2.

Penindakan ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran standar dalam program strategis nasional ini.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai mengarahkan fokus penerima manfaat agar lebih tepat sesuai ketentuan Peraturan Presiden, terutama bagi kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B—balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk kelompok ini, evaluasi akan diperketat, termasuk kemungkinan penyesuaian standar gizi.

Pengawasan operasional turut diperluas hingga ke lingkungan sekolah. Pemerintah akan mengevaluasi unit yang mencatat tingkat pemborosan makanan (food waste) tinggi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi.

Dengan kombinasi penertiban, evaluasi gizi, dan pengawasan ketat, pemerintah menargetkan Program MBG tidak hanya besar secara angka, tetapi juga solid dalam kualitas pelaksanaan.

Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (agr)