DPRD Curigai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terkait Capaian OPD Era Pimpinannya

Jakarta, tvOnenews.com - Capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat era pimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menuai kecurigaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) saat memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabat tahun 2025.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Encep Sugiana mengungkap capaian yang melebihi target tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai prestasi murni. 

Bahkan, Encep mengaku pihaknya kini sedang mengkaji secara komprehensif lonjakan angka tersebut.

Kajian dilakukan untuk membuktikan capaian itu benar merupakan buah kerja keras atau sekadar siasat penetapan target yang terlalu rendah di awal perencanaan era pimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau KDM.

“Apakah hal tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” kata Encep, Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Baca Juga

Presiden Prabowo Ukir Sejarah untuk Indonesia, Resmikan Mandatori Biodisel B50 Peratama di Dunia

Encep menjelaskan evaluasi mendalam akan dilakukan selama tiga hari mulai dari Purwakarta hingga Bekasi dengan fokus pendalaman mencakup sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia menekankan pembahasan melibatkan instansi kunci seperti Bappeda dan BPKAD guna mencocokkan sinkronisasi anggaran dengan realitas di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan bahwa anggaran yang dikucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara riil bukan sekadar indah di atas kertas laporan.

Encep menjelaskan bahwa LKPJ 2025 adalah instrumen krusial untuk menentukan arah penganggaran di masa depan. 

Hasil dari tinjauan lapangan ini akan diserahkan kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bahan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat," ungkapnya.

Adapun sektor-sektor vital yang dimaksud antara lain:

Pendidikan dan Kesehatan (termasuk RS dan Labkesda).

• Sosial dan Kebencanaan (BPBD dan Dinas Sosial).

• Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Perempuan (DP3AKB).

• Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.(ant/raa)