Kejagung Amankan Kajari Karo Imbas Kasus Amsal Sitepu, Terancam Kena Sanksi

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, menyusul kontroversi penanganan perkara yang melibatkan videografer Amsal Christy Sitepu.

Langkah ini dilakukan melalui proses klarifikasi dan eksaminasi untuk menelusuri apakah penanganan perkara telah berjalan sesuai prosedur dan standar profesional kejaksaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan menyasar sejumlah pejabat yang terlibat langsung dalam perkara tersebut, mulai dari Kepala Kejari (Kajari) Karo Danke Rajagukguk, pejabat Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum.

"Sabtu (4/4) malam, benar sudah diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung," kata Anang di Jakarta, Minggu (5/4/2026)

Ia menjelaskan tim dari Kejagung akan mendalami seluruh proses penanganan perkara, termasuk menilai tingkat profesionalitas aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Selain itu, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan secara terbuka setelah seluruh proses evaluasi selesai. Kejagung, kata dia, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dalam menilai dugaan pelanggaran.

Baca Juga

Mabes TNI soal Anggota Aktif Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola MBG: Kami Hormati Proses Hukum yang Berlaku

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal, kita tunggu saja hasilnya," ujarnya.

Pemeriksaan ini juga menjadi tindak lanjut atas sorotan Komisi III DPR RI, yang sebelumnya meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo.

Permintaan itu disampaikan setelah rapat bersama antara Komisi III, Kejari Karo, dan Amsal Sitepu di kompleks parlemen pada Kamis (2/4).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan hasil evaluasi wajib diserahkan kepada DPR secara resmi paling lambat satu bulan.

"Dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu satu bulan," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.

Kasus Amsal yang menuai perhatian publik kini menjadi ujian penting bagi institusi kejaksaan untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penegakan hukum. (ant/nba)