Tantangan Berat Tangani Sampah Laut Indonesia: Menteri LH Soroti Kandungan Garam dan Luas Wilayah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan besarnya tantangan dalam menanggulangi persoalan sampah di wilayah perairan dan kepulauan Indonesia. 

Luasnya bentang laut nasional serta tingginya biaya operasional menjadi faktor utama sulitnya penanganan masalah ini.

Hanif menjelaskan bahwa sampah yang sudah masuk ke ekosistem laut memiliki karakteristik yang sulit diolah secara teknis, terutama karena adanya risiko kimiawi saat proses pembakaran.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," terang Hanif di Makassar, Minggu (5/4).

Menurut Hanif, krisis sampah laut sebenarnya bersumber dari ketidaksiapan sistem pengelolaan di daratan.

Data menunjukkan bahwa saat ini pengolahan sampah secara nasional baru mencapai angka 25 persen. 

Baca Juga

Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pemerintah Daerah Jadi Simpul Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045

Dari total sampah yang dihasilkan, sekitar 60 persen dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sementara 40 persen sisanya tidak terkelola dan akhirnya mencemari lingkungan hingga terbawa ke laut.

Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian LH kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Presiden. Hanif menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah menuntaskan masalah sampah di hulu atau daratan terlebih dahulu.

"Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut," tambahnya.

Meski menjadi tantangan berat bagi kementeriannya, Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah laut adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. 

Ia menekankan bahwa beban ini tidak bisa dipikul sendiri oleh kepala daerah.

"Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," ungkapnya.

Sebagai bentuk aksi nyata, Hanif mencontohkan penanganan di Bali yang melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari TNI dan Polri.