Ketua Banggar DPR Tolak Usulan Jusuf Kalla Pangkas Subsidi BBM: Jangan Bebani Rakyat Miskin

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mengurangi beban subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.

Pasalnya, subsidi energi yang makin membengkak akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuk utang.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).

Jusuf Kalla menuturkan, pengurangan subsidi sudah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis di dalam negeri.

Ia beranggapan, mempertahankan harga BBM seperti sebelum konflik antara Iran dan AS-Israel justru membuat masyarakat tidak berhemat.

"Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucap JK.

Baca Juga

Reaksi Jusuf Kalla soal Rismon Bantah Seret Namanya dalam Kasus Ijazah Jokowi: Itu Tidak Ada Artinya untuk Saya

JK berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. (rpi/dpi)