Detik-Detik Penentuan Ijazah Siswa Kelas 12 SMK IDN: Terbit dari Sekolah Asal atau Tempat Pindahan?

Koordinator wali murid, Sri Malahayati, menegaskan bahwa perubahan nama sekolah dalam ijazah akan berdampak besar bagi masa depan siswa.

Menurutnya, jika ijazah tidak lagi mencantumkan SMK IDN, maka seluruh perjalanan pendidikan siswa selama ini seolah terhapus.

“Kalau ijazahnya bukan dari SMK IDN, itu berarti ada ketidakpastian besar bagi siswa,” ujarnya.

Perizinan Jadi Akar Masalah

Polemik ini berakar pada belum lengkapnya dokumen perizinan sekolah, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencabut izin operasional SMK IDN melalui Surat Keputusan Gubernur.

Padahal, SMK IDN dikenal memiliki reputasi kuat, bahkan berakreditasi A di bidang pendidikan berbasis teknologi.

Baca Juga

Terbongkar! SMK IDN Bogor Beroperasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Pihak pemerintah menyatakan siap mempercepat proses perizinan, asalkan pihak yayasan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Dampak Langsung bagi 557 Siswa

Berdasarkan data, total siswa SMK IDN mencapai 557 orang dengan rincian:

• Kelas X: 181 siswa

• Kelas XI: 200 siswa

• Kelas XII: 176 siswa

Seluruh siswa kini terdampak langsung akibat pencabutan izin ini. Namun, siswa kelas 12 menjadi kelompok paling rentan karena berada di fase akhir pendidikan.

Jika tidak ada solusi cepat, mereka berisiko kehilangan identitas akademik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Konflik Internal Picu Polemik Lebih Luas

Permasalahan ini diketahui bermula dari konflik internal sekolah pada November 2025 terkait kasus drop out (DO) seorang siswa. Perselisihan tersebut berujung pada jalur hukum dan membuka persoalan lain, termasuk legalitas operasional sekolah.

Dari situ, pemerintah menemukan adanya kekurangan dalam aspek perizinan, yang kemudian berujung pada pencabutan izin.

Kini, polemik tidak lagi sekadar konflik internal, melainkan telah berkembang menjadi krisis pendidikan yang berdampak luas.

Harapan pada Percepatan Izin

Pemerintah dan pihak sekolah kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses perizinan. Harapannya, izin dapat terbit sebelum batas akhir penerbitan ijazah.

Jika tidak, maka ratusan siswa kelas 12 harus menerima kenyataan pahit: ijazah mereka tidak lagi berasal dari SMK IDN.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi sistem pendidikan, terutama dalam menjamin hak siswa di tengah persoalan administratif lembaga. (nsp)