Gubernur Jawa Barat KDM Sebut Program PSEL Bisa Hemat Anggaran dan Pangkas Birokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) mampu menghemat anggaran dan mempermudah birokrasi.

Dedi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan mengatasi persoalan sampah di wilayah Indonesia, khususnya Bandung Raya.

Dia menyebut selama ini pemerintah telah melakukan studi banding ke sejumlah negara, mulai dari Jerman hingga Jepang untuk mengatasi persoalan sampah yang menumpuk. Namun, kajian itu tidak pernah menemukan hasil akhir.

“Kemudian kajian-kajian dilakukan secara terus-menerus dan itu semuanya berbiaya. Kemudian rapat-rapat tidak pernah berakhir,” kata Dedi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dedi menyebut baru kali ini pemerintah menemukan solusi dengan cara PSEL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sendiri telah menetapkan TPA Sarimukti menjadi lokasi PSEL untuk wilayah Bandung Raya.

“Saya memandang bahwa Sarimukti adalah tempat yang ideal untuk mengelola sampah menjadi energi listrik. Dan kita semuanya hari ini sudah bersepakat nanti akan dikelola oleh Danantara,” jelasnya.

Baca Juga

KDM Bawa Kabar Baik, Program Renovasi Rumah Besar-besaran di Jawa Barat Segera Dimulai, Warga Bisa Daftar Langsung

Untuk di Jabar, lokasi PSEL dibagi menjadi dua wilayah aglomerasi, yakni wilayah Bandung Raya dan Depok-Bogor. Dengan begitu, kata Dedi, biaya yang dikeluarkan akan lebih hemat dan mempersingkat struktur birokrasi.

“Selama ini, pembiayaan sampah itu diangkut. Kemudian ada lembaganya, kepala dinasnya, kepala bidangnya, tenaga fungsional. Biaya BBM-nya tiap hari itu sangat mahal,” jelasnya Dedi.

Kemudian, lanjut Dedi, pemerintah kabupaten dan kota bisa lebih fokus untuk dua hal dasar seperti menyapu sampah dan pengangkutan.

“Yang pertama adalah petugas kebersihan penyapu, yang kedua transporter yang mengangkut. Bahkan bisa dipihak ketiga-kan agar lebih efisien,” ungkapnya.

“Nah ini akan meringankan kita dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan birokrasi sehingga alokasinya bisa digeser untuk kepentingan infrastruktur yang lainnya,” tandas Dedi. (saa/aag)