DPR Soroti Risiko PMI di Wilayah Konflik: Penempatan Harus Bisa Ditunda

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menyoroti serius keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah konflik. 

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengejar peluang kerja tanpa memastikan keselamatan warganya.

“PMI yang berada di wilayah konflik memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi, sehingga perlindungannya harus diperkuat secara khusus,” ujar Putih Sari di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kondisi geopolitik negara tujuan harus menjadi pertimbangan utama sebelum membuka atau melanjutkan penempatan PMI. 

Ia mengingatkan, pendekatan kebijakan tidak bisa semata berbasis kebutuhan tenaga kerja.

“Kita tidak bisa hanya melihat peluang kerja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor keamanan secara serius,” tegasnya.

Baca Juga

Menkeu Semprot Produsen Rokok Ilegal, Purbaya: Akan Kita Tutup Betulan

Putih Sari bahkan mendorong pemerintah untuk berani mengambil langkah tegas jika situasi dinilai berisiko tinggi, termasuk menunda penempatan PMI ke negara tertentu.

“Kalau memang kondisi di suatu negara tidak memungkinkan, maka penempatan harus ditunda. Keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti nasib PMI yang saat ini sudah berada di wilayah konflik. Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif jika situasi memburuk, termasuk opsi evakuasi.

“Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang sudah berada di sana. Jika situasi semakin berisiko, maka opsi pemulangan harus disiapkan dengan baik,” ujarnya.

Ia menekankan, proses evakuasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar respons negara cepat dan tepat.

“Koordinasi yang kuat sangat penting, agar ketika terjadi situasi darurat, negara bisa hadir dengan cepat melindungi warganya,” katanya.

Komisi IX DPR, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan perlindungan PMI agar tidak tertinggal dari dinamika global yang kian kompleks.

“Kita ingin memastikan negara tidak abai. Dalam kondisi apapun, keselamatan PMI harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (rpi/iwh)