Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Diserahkan ke Oditurat Militer, Pakar: Bukti TNI Transparan dan Profesional

Jakarta, tvOnenews.com - Pihak TNI hanya membutuhkan waktu kurang dari satu bulan untuk menuntaskan rangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Aktivis dan Sekjen SESMI (Serikat Sarjana Muslim Indonesia) Hendra Paletteri menilai langkah TNI dalam menangani kasus tersebut menunjukkan profesionalisme dan keterbukaan dalam proses penegakan hukum. 

Menurut Hendra, kini berkas perkara tersebut telah diserahkan TNI ke Oditurat Militer.

“Ini bentuk keterbukaan dan keprofesionalan TNI. Prosesnya cepat, terukur, dan tetap berada di jalur hukum yang benar,” ujar Hendra dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026). 

Sumber :

• ist

Hendra juga menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya memengaruhi opini publik, mulai dari kelompok LSM hingga figur publik di media sosial. 

Baca Juga

Lima Satker TNI Raih WBK, Komitmen Transparansi Diuji Konsistensi

Namun, Hendra menegaskan TNI tetap konsisten menjalankan proses hukum sesuai ketentuan.

“Meski banyak LSM, selebgram, hingga ahli-ahli dadakan yang terkesan mencoba mengaburkan dan mengintervensi arah penyelidikan, TNI tetap on the track menuntaskan kasus ini,” katanya.

Hendra mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan proses hukum kepada TNI sekaligus mengawal jalannya persidangan secara objektif. 

Ia juga mengingatkan agar publik tidak mudah terhasut oleh narasi yang berpotensi ditunggangi kepentingan tertentu, termasuk dari pihak asing.

“Kita percayakan pada TNI dan kawal prosesnya. Jangan terpengaruh pihak tertentu yang punya kepentingan asing. Kecepatan penanganan ini penting agar kasus tidak ditunggangi untuk tujuan tertentu di ruang publik, bahkan sampai memunculkan isu-isu seperti kekacauan atau impeachment,” tegasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penanganan kasus ini sepenuhnya berada dalam yurisdiksi peradilan militer.

“Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pengadilan Militer, di mana prajurit aktif TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili melalui mekanisme peradilan militer.

Sebelumnya, TNI melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) telah melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta pada 7 April 2026.