Kepala BNPP Genjot Program RTLH di Perbatasan, Tito Karnavian Tegaskan Harus Dikerjakan dengan Hati

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas kesiapan pelaksanaan program perumahan di kawasan perbatasan.

Rapat tersebut digelar bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran terkait di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri meminta BNPP memaksimalkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya untuk wilayah perbatasan.

Ia menjelaskan, kementerian tersebut telah menyiapkan anggaran perbaikan sebanyak 15.000 unit RTLH di kawasan tersebut.

“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menginstruksikan BNPP untuk melakukan pemetaan wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi program, termasuk menghitung kebutuhan unit di tiap daerah. Untuk data rinci calon penerima, BNPP diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

Baca Juga

Mendagri Soroti Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Rekrutmen Pilkada Langsung Dinilai Bermasalah

Menurutnya, BPS telah memiliki data komprehensif terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di RTLH. Data tersebut dapat memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai kriteria penerima.

“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Mendagri juga menilai program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di perbatasan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelasnya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat posisi strategis kawasan perbatasan sebagai benteng negara. (rpi)