Mendagri Soroti Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Rekrutmen Pilkada Langsung Dinilai Bermasalah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi. Ia menilai persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan mekanisme rekrutmen melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026). Menurutnya, sistem pilkada langsung yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu menjamin lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Rekrutmen Pilkada Dinilai Belum Ideal

Tito menjelaskan bahwa sistem pemilihan langsung memang memberikan ruang demokrasi yang luas bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan mendasar dalam proses rekrutmen pemimpin daerah.

“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, tapi ada juga yang akhirnya terkena OTT,” ujarnya.

Menurut Tito, fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam proses seleksi kepala daerah. Ia menilai bahwa hasil pilkada tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan yang diharapkan.

Baca Juga

Mendagri Serahkan Tugas Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil ke Maruli Simanjuntak

Biaya Politik Tinggi Jadi Pemicu

Salah satu faktor yang disoroti adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Tito menegaskan bahwa mahalnya ongkos politik berpotensi mendorong praktik-praktik yang tidak sehat, termasuk korupsi.

Dengan biaya yang besar, kandidat kepala daerah sering kali harus mencari sumber pendanaan tambahan. Kondisi ini, menurutnya, dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih.

“Dengan fakta biaya politik yang mahal, tidak menjamin kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang baik,” kata Tito.

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus hukum, termasuk melalui OTT oleh aparat penegak hukum.

Kasus Berulang dalam Waktu Singkat

Tito juga menyoroti bahwa kasus kepala daerah yang terjerat korupsi tidak terjadi secara sporadis, melainkan berulang dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Salah satu kasus terbaru adalah yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat.