Demi Bandung Bebas Banjir, Dedi Mulyadi Tegaskan Sawah Tak Boleh Lagi Jadi Perumahan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan pernyataan tegas terkait solusi permanen mengatasi musibah banjir tahunan yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bandung. 

Menurutnya, penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi untuk memutus rantai bencana tersebut.

Dedi berpendapat bahwa banjir kronis di wilayah tersebut adalah dampak nyata dari pembangunan yang tidak terkendali. 

Hilangnya daerah resapan air akibat perubahan tata ruang yang semrawut dituding sebagai penyebab utama air merendam kawasan pemukiman warga setiap musim hujan.

Dalam keterangannya, Dedi menjabarkan beberapa langkah konkret yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah.

"Satu, tata ruang Kabupaten Bandung diubah. Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi. Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau," tuturnya saat berada di Bandung, Rabu (15/4).

Baca Juga

Dua Kali Menikah, Dedi Mulyadi Ambil Hikmah dari Masa Lalunya

Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengkritik pola penanganan banjir yang selama ini hanya bersifat reaktif, seperti sekadar mengandalkan pompa air.

Baginya, akar masalah ada pada masifnya pembangunan kompleks perumahan dan bangunan komersial yang berdiri di atas lahan produktif.

"Yang keempat, perubahan lahannya jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," ujar Dedi Mulyadi.

Selain menyoroti masalah di wilayah hulu dan lahan sawah, Dedi juga melontarkan opsi yang cukup berani, yakni relokasi permukiman di area berisiko tinggi. 

Ia menilai, keberadaan bangunan di sepanjang pinggiran sungai menjadi penghambat besar dalam upaya normalisasi.

"Kalau tidak dilakukan, itu tidak bersifat jangka panjang, tidak akan berhasil. Soalnya, berikutnya adalah rumah-rumah di bantaran sungainya harus dialihkan," ucap Dedi.

Ia mengingatkan bahwa tanpa kebijakan tata ruang yang radikal dan tegas, masyarakat di wilayah Bandung Raya akan terus terjebak dalam ancaman banjir yang sama setiap tahunnya.

Meski menekankan pada penataan ruang yang ketat, dalam kesempatan tersebut Dedi tidak merinci lebih lanjut mengenai kelanjutan kebijakan moratorium izin perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya sempat ia gulirkan untuk menekan angka bencana alam. 

Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan industri dengan kelestarian ekologi demi keamanan warga di masa depan. (ant/dpi)