Dedi Mulyadi Soroti Banyak Orangtua Jual Sawah Demi Pesta Nikah Anak: Siapkan Aturan Nikah di KUA Saja
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau pasangan muda, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk tidak memaksakan pesta pernikahan besar.
Menurutnya, konsep akad sederhana jauh lebih bijak karena dana yang tersedia bisa dialihkan untuk kebutuhan jangka panjang rumah tangga.
Dedi Mulyadi menilai, banyak pasangan maupun keluarga masih menjadikan pesta mewah sebagai tolok ukur gengsi sosial, meski kondisi finansial tidak mendukung. Padahal, biaya hajatan yang berasal dari pinjaman justru berpotensi menjadi beban setelah kehidupan rumah tangga dimulai.
"Lebih baik tidak membuat pesta, menikahnya cukup di KUA, dan uang yang dimiliki bisa digunakan untuk masa depan pernikahan. Bisa untuk DP rumah, bisa untuk modal usaha, dan bisa untuk kegiatan lainnya," kata Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaan akrabnya.
Ia menyoroti praktik sejumlah orangtua yang rela mencari dana dari berbagai sumber, mulai dari koperasi, bank, hingga pinjaman online, demi menggelar resepsi besar. Dalam pandangannya, pola tersebut justru sering berujung pada kesulitan ekonomi berkepanjangan bagi keluarga baru.
"Saya melihat banyak sekali orangtua yang menikahkan anaknya, uangnya pinjam sana-sini. Ada yang menjual sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank emok," ujar Dedi Mulyadi
Menurut KDM, persoalan tidak berhenti saat acara usai. Utang yang tersisa kerap menjadi tekanan dalam rumah tangga, bahkan mendorong sebagian orang harus mencari penghasilan hingga ke luar negeri untuk melunasinya.
"Banyak yang pada akhirnya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan," tutur KDM.
Ia menegaskan esensi pernikahan adalah membangun masa depan bersama, bukan sekadar tampil megah dalam sehari. Karena itu, pasangan muda diminta lebih memikirkan manfaat jangka panjang daripada kepuasan seremoni sesaat.
"Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya, daripada raja sehari sengsara selamanya," tegas Dedi Mulyadi.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan surat edaran yang akan ditujukan kepada camat dan kepala desa. Salah satu poin yang akan ditekankan adalah kehati-hatian dalam memberi izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian, termasuk mempertimbangkan sumber biaya penyelenggaraan pesta.
Jika diketahui biaya acara berasal dari utang atau hasil penjualan aset produktif, pemerintah daerah akan mendorong agar pernikahan cukup dilakukan secara sederhana sesuai syarat agama dan negara.
"Nanti akan kami tuangkan dalam kebijakan surat edaran gubernur kepada para kepala kecamatan, para camat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.
Langkah ini, menurutnya, bukan bentuk pembatasan hak masyarakat, melainkan upaya edukasi agar pasangan muda lebih rasional dalam menyusun prioritas ekonomi setelah menikah. (nba)
Load more