Respons Tak Terduga Dedi Mulyadi usai Dapat Julukan 'Gubernur Konten', KDM Beri Fakta Menohok
- Antara
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons tak terduga ketika mendapat julukan sebagai "gubernur konten". Alih-alih merasa terganggu dengan sebutan tersebut, Dedi justru mengaku tidak mempermasalahkannya.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat menjadi bintang tamu dalam acara bincang-bincang bersama jurnalis Rosi Silalahi.
Dalam kesempatan tersebut, Rosi menyinggung berbagai cibiran yang kerap diarahkan kepada Dedi, termasuk anggapan bahwa aktivitasnya sebagai kepala daerah terlalu sering ditampilkan melalui media sosial.
- Bapenda Jabar
Rosi kemudian meminta Dedi menjelaskan pandangannya mengenai julukan "gubernur konten" yang selama ini melekat kepadanya.
Dedi merespons pertanyaan tersebut dengan santai. Ia bahkan membenarkan bahwa dirinya memang aktif membuat konten melalui kanal YouTube pribadinya.
"Ya memang gubernur konten, Mbak, tidak ada masalah, ini tidak negatif, ini positif kok," ujar pria yang akrab disapa KDM itu.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya memilih mengabadikan berbagai kondisi yang ditemui di lapangan dan membagikannya kepada masyarakat melalui YouTube.
"Ya memang gubernur konten mbak, tidak ada masalah, ini tidak negatif ini positif kok. Ya kan saya memvisualisasikan yang saya lihat saya dengar dan saya rasakan dalam Youtube saya tanpa biaya," lanjutnya.
Singgung Penggunaan APBD untuk Tim Media Sosial
- Humas Jabar
Dalam penjelasannya, Dedi juga membandingkan aktivitas kontennya dengan cara sejumlah pemimpin lain mempublikasikan kegiatan pemerintahan.
Menurut dia, pemimpin lain juga kerap didokumentasikan oleh tim media sosial. Namun, Dedi menyoroti adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola tim tersebut.
Dedi kemudian menyebut soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengklaim konten yang dibuatnya tidak menggunakan APBD.
"Pemimpin lainnya juga sama kan direkam, divideokan kok, bayar juga tim sosmednya, tapi kan mereka nggak viral," kata Dedi.
"Maksudnya yang bayar pakai APBD nggak viral, saya tanpa APBD viral, kalau mau ngomong gitu. Artinya negara efisien dari sisi gubernur kontennya," ujarnya.
Bagi Dedi, penggunaan media sosial bukan sekadar aktivitas untuk mendapatkan perhatian publik. Ia melihat platform tersebut sebagai sarana untuk menunjukkan berbagai persoalan yang ditemukan di Jawa Barat.
Load more