Terungkap Isi RUU HAM, Wamenham: RUU Beri Jaminan Perlindungan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto beberkan bahwa sejumlah poin krusial yang termuat dalam draf revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). 

Perubahan regulasi ini disebutnya membawa pergeseran paradigma yang sangat fundamental untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 

Hal ini sejalan dengan desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang meminta agar rancangan tersebut segera disahkan menjadi undang-undang baru.

Bahkan kata dia, bahwa salah satu kebaruan utama dalam RUU tersebut adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang tegas bagi para pembela HAM (Human Rights Defenders). 

Ia menekankan bahwa regulasi baru ini akan melindungi pihak-pihak yang memperjuangkan HAM dari ancaman kriminalisasi.

"Tentang pemajuan penegakan HAM dan tidak hanya mengakui, RUU ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas, termasuk bahwa pembela HAM tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata atas aktivitas pembelaannya yang dilakukan secara damai," ujar Mugiyanto kepada wartawan pada Jumat (17/4/2026).

Baca Juga

BGN Respons Rekomendasi Menteri HAM soal Pemulihan Korban Keracunan MBG

Wamenham menegaskan bahwa pendefinisian pembela HAM dalam undang-undang nantinya tidak akan terpaku pada identitas profesi atau kelompok aktivis tertentu saja, melainkan berfokus pada esensi tindakannya. 

Pihaknya menetapkan syarat mutlak bahwa operasi pembelaan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara damai. 

Hal ini untuk mencegah kelompok separatis atau bersenjata mengeklaim diri mereka sebagai pembela HAM. 

Jurnalis, masyarakat sipil, hingga individu di dalam pemerintahan pun dapat dikategorikan sebagai pembela HAM selama tindakannya memenuhi prinsip tersebut.

Selain perlindungan hukum, RUU HAM yang baru juga memperkenalkan konsep partisipasi bermakna (meaningful participation) serta pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM. 

Menurut Mugiyanto, kehadiran dana abadi ini merupakan bentuk komitmen jangka panjang negara, mirip dengan skema perlindungan saksi dan korban yang sudah ada.

"Secara umum mungkin bisa disimpulkan ini terjadi pergeseran yang fundamental. Kalau Undang-Undang 39 itu pendekatannya deklaratif, norma-norma, menuju yang lebih sistemik. Kemudian terjadi pergeseran dari reaktif menuju preventif, serta dari state sentris menuju pendekatan yang melibatkan aktor-aktor di luar negara, termasuk masyarakat sipil dan pelaku usaha," jelas Mugiyanto.

Rencana pembaruan menyeluruh yang dibocorkan pemerintah ini sejalan dengan dorongan kuat dari parlemen. 

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah dan DPR untuk bergerak cepat mengesahkan RUU HAM ini karena aturan lama dinilai sudah tertinggal oleh dinamika HAM global dan tantangan nasional.

"Saya bukan hanya mendukung, tapi mendesak segera revisi, sahkan undang-undang HAM yang baru. Analisis sementara yang saya lakukan, ada 90 persen perubahan sehingga mungkin bukan revisi, tetapi lahirnya suatu undang-undang HAM yang baru sebagai pengganti undang-undang HAM yang lama," kata Rieke dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM baru-baru ini.

Rieke mengingatkan bahwa pembaruan UU HAM ini merupakan ujian serius bagi reputasi Indonesia di tingkat internasional, mengingat posisi Indonesia yang telah ditetapkan sebagai presiden Dewan HAM PBB. 

Ia meminta agar masalah pelindungan HAM di ruang digital serta pelibatan entitas non-negara, seperti pelaku usaha dalam konflik agraria, diatur secara eksplisit dalam undang-undang baru ini.

Tidak hanya menyorot dari segi regulasi, politikus Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengkritisi alokasi anggaran Kementerian HAM tahun 2026 yang dinilainya belum berpihak pada pelaksanaan tugas strategis. 

Rieke menyoroti postur anggaran yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 39 persen.

"Alokasi untuk tugas dan fungsi hanya 26 persen, dan pemulihan korban ini perlu ditingkatkan agar lebih strategis dan berdampak nyata," beber Rieke. 

Ia berharap ke depannya program-program kementerian tidak sekadar berbasis proyek, melainkan dijalankan dengan sistem pengawasan berkelanjutan yang terintegrasi. (aag)