Hari Kartini, JKN Perkuat Perlindungan Kesehatan Perempuan dari Pencegahan hingga Persalinan

Jakarta, tvOnenews.com - Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, BPJS Kesehatan mengajak perempuan Indonesia untuk berhenti sejenak, lebih peduli pada kesehatan, dan memanfaatkan layanan kesehatan sebagai bentuk nyata keberdayaan perempuan masa kini.

Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, khususnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga. Kebiasaan hidup sehat di rumah tangga, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan, umumnya dimulai dari perempuan, terutama ibu. Oleh karena itu, kesehatan perempuan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sebagai wujud komitmen terhadap kesehatan perempuan, BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin berbagai layanan kesehatan yang dapat diakses peserta perempuan di setiap fase kehidupan. Layanan tersebut meliputi skrining IVA dan Pap Smear sebagai upaya pencegahan kanker serviks, deteksi dini kanker payudara, pemeriksaan kehamilan, serta pelayanan persalinan sesuai indikasi medis.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah , menegaskan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas hidup perempuan. “Semangat Kartini hari ini kami wujudkan melalui kemudahan akses layanan kesehatan bagi perempuan. BPJS Kesehatan hadir untuk memastikan perempuan dapat memperoleh layanan promotif dan preventif sejak dini, sehingga kondisi kesehatan dapat terjaga secara berkelanjutan,” ujar Rizzky.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 79,5 juta peserta JKN telah melakukan skrining kesehatan. Dari jumlah tersebut, 34,6 juta peserta (43,6%) teridentifikasi memiliki risiko penyakit tertentu. Hasil skrining menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks dan 1 juta peserta berisiko kanker payudara, dua penyakit yang banyak dialami perempuan dan membutuhkan deteksi dini.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus kanker payudara dari 1.080.031 kasus pada 2021 menjadi 1.941.410 kasus pada 2025, seiring dengan kenaikan biaya terverifikasi dari sekitar Rp1,03 triliun menjadi Rp1,99 triliun. Peningkatan ini menegaskan bahwa kanker payudara masih menjadi salah satu penyakit katastropik dengan beban pelayanan dan pembiayaan yang sangat signifikan dalam Program JKN.

Baca Juga

BPJS Kesehatan Soroti Wacana Hapus Tunggakan JKN, 23 Juta Peserta Bisa Langsung Aktif

Tren serupa juga terlihat pada pelayanan kanker serviks, dengan jumlah kasus yang meningkat dari 278.760 kasus pada 2021 menjadi 452.522 kasus pada 2025. Sejalan dengan peningkatan kasus, biaya terverifikasi juga meningkat dari Rp410,34 miliar pada 2021 menjadi Rp723,74 miliar pada 2025.

”BPJS Kesehatan tidak tinggal diam. Kami terus melakukan edukasi dan mendorong peserta, khususnya perempuan, untuk melakukan skrining deteksi dini, baik kanker payudara maupun kanker serviks. Upaya ini penting agar penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara optimal. Hasilnya terlihat pada tahun 2025, di mana capaian skrining mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran peserta yang semakin baik terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini,” kata Rizzky. 

Hasilnya cukup menggembirakan, capaian skrining kesehatan perempuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Skrining kanker payudara mencatat 7.440 peserta pada 2024 dan meningkat tajam menjadi 30.159 peserta pada 2025. Sementara itu, skrining kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan Pap Smear periode 2021–2025 telah menjangkau 1.579.810 peserta, terdiri dari 770.672 peserta IVA dan 809.138 peserta Pap Smear.

Layanan Persalinan

Selain menjamin layanan deteksi dini dan penanganan kanker payudara serta kanker serviks, Program JKN juga memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan melalui penjaminan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga layanan pascapersalinan. Penjaminan ini diperkuat melalui penyesuaian standar tarif pelayanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan mutu layanan KIA di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Melalui Program JKN, peserta perempuan dijamin memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) sebanyak enam kali, pemeriksaan USG sesuai ketentuan, pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan kompeten, layanan rujukan sesuai indikasi medis, hingga pelayanan postnatal care dan skrining kesehatan bayi baru lahir.

“BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin layanan pengobatan, tetapi juga memastikan perempuan mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, pelayanan kehamilan dan persalinan, hingga pascapersalinan,” ujar Rizzky.

Berdasarkan data pelayanan persalinan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan menunjukkan tren tinggi dan relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 2.365.927 persalinan dengan biaya terverifikasi sekitar Rp7,30 triliun, meningkat menjadi 2.501.278 persalinan pada 2022 dan mencapai puncaknya 2.711.289 persalinan pada 2023. Pada 2025, total persalinan tercatat sebanyak 2.670.364 kasus dengan nilai biaya terverifikasi mencapai Rp10,03 triliun. (rpi)