Presiden PKS Almuzzammil Yusuf: Hari Kartini Bukan Sekadar Seremoni, Saatnya Perkuat Kontribusi Perempuan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan. 

Momentum ini, menurutnya, menjadi saat yang tepat untuk menyelami keteladanan Raden Ajeng Kartini sekaligus menguatkan semangat kolaborasi dan kontribusi perempuan bagi kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Almuzzammil dalam keynote speech pada acara Sarasehan Tokoh Perempuan dan Dialog Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 yang digelar di Kantor DPTP PKS, Selasa (21/4/2026).

“Sejatinya, peringatan Hari Kartini bukanlah sekadar seremoni tahunan. Peringatan ini menjadi momen berharga untuk menyelami keteladanan Raden Ajeng Kartini, menguatkan semangat berkolaborasi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri,” ujar Almuzzammil.

Ia menuturkan, dari sosok Kartini, bangsa Indonesia belajar tentang pentingnya semangat untuk terus bertumbuh. Kartini dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, berpikir, dan memperluas cakrawala pengetahuan, serta menolak menyerah pada keterbatasan.

“Dari Ibu Kartini, kita belajar tentang semangat untuk terus bertumbuh. Sebuah pesan abadi bahwa setiap perempuan berhak dan wajib mengembangkan segenap potensi yang Tuhan telah titipkan kepadanya,” katanya.

Baca Juga

Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh Temui Ketua Umum AMPG Said Al Idrus: Beda Politik Tetap Bersaudara

Selain semangat belajar, Almuzzammil juga menyoroti keteladanan Kartini dalam berkarya melalui tulisan-tulisannya yang menginspirasi. Dalam keterbatasan ruang gerak pada masanya, Kartini tetap melahirkan gagasan-gagasan besar tentang keadilan dan kemajuan perempuan.

“Dalam kesunyian, beliau menulis lembaran surat-surat yang mencerahkan, goresan pena untuk sebuah keadilan, Habis Gelap, Terbitlah Terang,” tambahnya.

Menurut Almuzzammil, keteladanan Kartini tidak lekang oleh zaman dan terus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berperan aktif di berbagai bidang, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur.

Ia juga menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), yang membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam memuliakan perempuan. 

Islam, kata dia, merupakan revolusi moral yang mengangkat derajat perempuan menuju tempat yang mulia dan terhormat.

“Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam keras pembunuhan bayi perempuan adalah deklarasi hak asasi manusia pertama yang paling revolusioner,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Almuzzammil turut menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan saat ini, termasuk maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah kampus terkemuka di Indonesia. 

PKS, tegasnya, mengecam keras kejadian tersebut dan menilai tindakan itu bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

“Kita berpihak sepenuhnya pada korban dan mendukung proses hukum yang tegas dan berkeadilan. Tidak boleh ada toleransi bagi predator seksual di ruang publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Almuzzammil menegaskan bahwa PKS tidak pernah bergeser dari garis perjuangannya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. 

Melalui Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka), PKS terus mendorong berbagai program yang berfokus pada pemuliaan perempuan dan ketahanan keluarga.

Ia menekankan bahwa pemuliaan perempuan berarti menempatkan perempuan pada posisi terhormat, baik ketika berkiprah di ruang publik maupun saat mendedikasikan diri dalam mendidik generasi di dalam keluarga.

“Pemuliaan berarti menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat, baik saat ia sedang berkarya di ruang publik, maupun saat ia mendedikasikan dirinya mendidik generasi di rumah tangga. Keduanya tugas mulia, sesuatu yang tidak patut dibentur-benturkan,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Almuzzammil menegaskan komitmen PKS untuk terus mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga, termasuk perlindungan ibu dan anak, ketahanan ekonomi keluarga, serta memastikan kebijakan dan undang-undang yang lahir dari parlemen berpihak pada keadilan bagi perempuan. (aag)