KPK Periksa 10 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Pekalongan, Nama Eks Wakil Bupati hingga Pejabat RSUD Disorot

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Terbaru, lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa sepuluh orang saksi yang berasal dari berbagai unsur pejabat daerah hingga rumah sakit milik pemerintah.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan terhadap perkara yang telah menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap dugaan praktik benturan kepentingan dalam proses pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ujar Budi, Rabu (22/4/2026).

Eks Wakil Bupati hingga Pejabat RSUD Diperiksa

Salah satu nama yang turut diperiksa adalah mantan Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi. Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah pejabat yang memiliki peran strategis dalam proses pengadaan, khususnya di sektor layanan kesehatan daerah.

Baca Juga

KPK Periksa 10 Saksi Kasus Korupsi Pekalongan, Pegawai Perusahaan hingga Ajudan Bupati Fadia Arafiq

Beberapa saksi yang diperiksa antara lain:

• Zaki Mubarok, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kajen

• Dwi Harto, PPK RSUD Kajen

• Abdul Aziz, Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton

• Dwi Yartanto, PPK RSUD Kraton

• Elly Yus, PPK RSUD Kesesi

• Ryan Ardana, Direktur RSUD Kesesi

• Pujo Pramudianto, PPTK Dinas Perkim

• Mores Irsonubel, Sekretaris Dinas Porapar

• Suherman, Kepala Bagian Umum Setda Pekalongan

Pemeriksaan terhadap para saksi ini dilakukan untuk menelusuri alur pengadaan serta mengonfirmasi dugaan adanya intervensi dalam proses penentuan pemenang proyek.

Dugaan Intervensi dalam Proyek Pengadaan

Dalam perkara ini, KPK menduga adanya praktik pengaturan proyek pengadaan yang melibatkan kepentingan pribadi kepala daerah. Fadia Arafiq disebut-sebut membentuk perusahaan keluarga bersama suami dan anaknya yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.

Perusahaan tersebut diduga secara sistematis memenangkan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Lebih jauh, penyidik KPK mengungkap adanya indikasi intervensi terhadap sejumlah dinas agar memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang, meskipun terdapat penawaran lain dengan harga yang lebih rendah.

Skema ini diduga menjadi kunci dominasi perusahaan tersebut dalam berbagai proyek strategis di daerah.

Nilai Transaksi Capai Puluhan Miliar

Dari hasil penelusuran sementara, perusahaan yang terafiliasi dengan Fadia Arafiq tercatat memperoleh nilai transaksi yang cukup signifikan.

Dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, total nilai proyek yang dikuasai mencapai sekitar Rp46 miliar.

Angka ini menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengurai potensi kerugian negara serta mengidentifikasi pihak-pihak yang turut terlibat dalam praktik tersebut.

Pendalaman Peran dan Alur Keputusan

KPK menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan keterangan, tetapi juga memperjelas peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan.

Dengan melibatkan pejabat dari berbagai instansi, termasuk rumah sakit daerah dan dinas teknis, penyidik berupaya memetakan bagaimana keputusan diambil serta sejauh mana intervensi terjadi.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah, khususnya pada sektor layanan kesehatan dan infrastruktur.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut dengan memanggil saksi tambahan maupun mengembangkan alat bukti yang telah dikantongi. (aha/nsp)