UU PPRT Disahkan, Menteri PPPA Sebut Tak Ada Lagi Istilah Majikan dan Pembantu

Jakarta, tvOnenews.com — Setelah penantian panjang lebih dari dua dekade, negara akhirnya mengakui pekerja rumah tangga (PRT) sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak dan perlindungan hukum.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026 menjadi titik balik relasi kerja domestik di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebut, pengesahan ini sebagai hasil perjuangan panjang para aktivis yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Alhamdulillah kemarin sudah disahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, yang mengalami atau prosesnya sudah cukup sangat panjang, kalau tidak salah sudah 24 tahun undang-undang ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis,” ujar Arifah di kantor KSP, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dengan berlakunya UU tersebut, paradigma lama dalam hubungan kerja domestik resmi diubah. Istilah “majikan” dan “pembantu” tidak lagi digunakan, digantikan dengan terminologi yang lebih setara yaitu pekerja dan pemberi kerja rumah tangga.

“Jadi, di undang-undang ini, bagaimana bahwa PRT ini dianggap sebagai pekerja. Jadi, tidak ada istilah majikan dan pembantu, istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” kata Arifah.

Baca Juga

Kronologi Sopir Truk Dibakar Majikan Hidup-hidup di Bali, Buntut Uang Setoran Kurang

UU ini juga menegaskan hak-hak dasar yang wajib diterima oleh PRT. Mulai dari upah layak, jam kerja manusiawi, hingga perlindungan sosial dan hukum menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemberi kerja.

“Kalau tadi ditanyakan bahwa hak dasar dari pekerja rumah tangga itu meliputi upah yang layak, kemudian jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, berhak mendapatkan makanan sehat atau jaminan sosial, berhak atas perlakukan yang manusiawi bebas dari kekerasan, dan perlindungan hukum,” ucap dia.

Tak hanya itu, pengawasan kini diperluas hingga tingkat lingkungan. Pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja untuk melaporkan keberadaan PRT kepada RT setempat sebagai bagian dari sistem perlindungan berbasis komunitas.

“Kemudian tadi ditanyakan perlindungan hukumnya seperti apa? Kita akan melibatkan, dalam undang-undang ini, akan melibatkan masyarakat sekitar, terutama RT dan RW,” imbuhnya.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola pekerja domestik di Indonesia—dari relasi informal yang tertutup menjadi sistem kerja yang transparan, terdata, dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah berharap, dengan langkah ini, praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap PRT dapat ditekan, sekaligus memastikan mereka mendapatkan hak yang selama ini terabaikan. (agr)