Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri HAM RI, Natalius Pigai, membantah anggapan bahwa kondisi hak asasi manusia di Indonesia memburuk di bawah pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pigai justru menyebut posisi Indonesia di tingkat global sebagai bukti kuat adanya kepercayaan internasional.
“Kalau HAM di Indonesia memburuk, tidak mungkin kami dapat meyakinkan negara-negara lain untuk mendukung Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai, Kamis (23/4/2026).
Pigai menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melemahkan prinsip HAM.
Ia menyebut berbagai isu seperti kebebasan berekspresi, penanganan keamanan, hingga perlindungan masyarakat adat tetap ditangani dengan mengacu pada standar internasional.
Menurutnya, pemerintah juga aktif menjamin kebebasan pers dan ruang ekspresi publik, termasuk turun langsung menangani sejumlah kasus yang menjadi perhatian.
“Kementerian HAM pernah ikut membantu menangani kasus HAM seperti kebebasan ekspresi Grup Musik Sukatani, masyarakat adat, kasus Delpredro Marhaen, hingga kasus pelemparan kepala babi ke kantor Tempo. Bahkan, Presiden RI Prabowo telah turun tangan tangani kasus penyiraman air keras kepada Sdr. Andre Yunus,” jelasnya.
Di sisi lain, Pigai menilai sejumlah indikator yang kerap disebut sebagai kemunduran HAM justru merupakan warisan kebijakan lama.
Ia menyinggung beberapa regulasi yang sebelumnya menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil.
Ia juga mengklaim pendekatan pemerintah saat ini lebih terbuka, dengan akses publik yang semakin luas terhadap pengambil kebijakan, termasuk komunikasi langsung dengan Presiden.
“Indeks demokrasi naik atau turun harus dilihat dari kebijakan negara. Hingga saat ini dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo, tidak ada UU, peraturan, atau kebijakan yang menciptakan prakondisi untuk menutup HAM,” tegas Pigai.
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia menilai kondisi HAM di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Lembaga tersebut bahkan menyebut tahun 2025 sebagai periode penuh kemunduran, ditandai dengan meningkatnya represi terhadap kebebasan sipil dan politik, serta ketimpangan dalam keadilan ekonomi dan sosial.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai pelanggaran HAM justru semakin sering terjadi.
Mulai dari pembatasan ruang kritik, menguatnya peran militer dalam ranah sipil, hingga konflik agraria yang berujung pada kriminalisasi masyarakat adat.
Dalam laporan tahunannya, Amnesty juga menyoroti pola respons negara yang dinilai semakin keras terhadap warga yang memperjuangkan hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi, hak atas tanah, dan kehidupan yang layak.
Sejumlah peristiwa pun dicatat, mulai dari penindakan terhadap aksi protes, tekanan terhadap kelompok masyarakat adat, hingga dugaan teror terhadap aktivis.
Tak hanya itu, pembatasan ekspresi juga terlihat dalam sejumlah kasus, seperti penarikan karya musik yang mengkritik institusi negara hingga respons aparat terhadap simbol-simbol protes publik menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.
Amnesty menilai, rangkaian kejadian tersebut mencerminkan kecenderungan negara yang semakin represif dalam merespons kritik masyarakat. (rpi/iwh)
Load more