Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Sofifi, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos berbicara kondisi paradoks ekonomi di Malut. Pembahasan ini berlangsung dalam pertemuan strategis dengan DPR RI.

Sherly Tjoanda bertemu dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifiik Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Rabu (22/4/2026). Di momen ini, ia mendesak DPR mendukung pembangunan infrastruktur.

Menurut Sherly Tjoanda, usulan anggaran pembangunan infrastruktur di Malut senilai Rp2,9 triliun. Gubernur Malut itu memahami pertumbuhan ekonomi di Malut pada 2025 tertinggi di Indonesia.

Ia menambahkan, pertumbuhan ini tercatat dengan angka 34 persen (YoY). Akan tetapi, pertumbuhan ini sama sekali belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Malut.

"Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan," ujar Sherly dalam keterangan resminya, Jumat (24/4/2026).

Apa Saja Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Malut Belum Merata? Ini Kata Sherly Tjoanda

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Sumber :

• Pemprov Malut

Sherly Tjoanda mengungkap alasan dirinya meminta dana untuk pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan ada sejumlah penyebab pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

Wanita berusia 43 tahun itu menjelaskan, salah satu alasan terbesarnya karena minimnya konektivitas. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Malut berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Sayangnya akses rendah membuat perekonomian mereka terhambat. Sherly lebih dulu menyoroti para akses jalan hingga jembatan sebagai akar masalahnya.

"60 persen penduduk kami adalah petani dan 20 persen nelayan, mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena jalan dan jembatan banyak yang belum terkoneksi," jelasnya.

Ia menjelaskan, masih banyak warga menyeberang sungai. Hal ini disebabkan lantaran minimnya jembatan.

Selain itu, masih banyak wilayah di Malut terisolasi. Akibatnya, mereka masih di ambang ketertinggalan terutama dari aspek ekonomi.

Sherly menuturkan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) menghadapi pemotongan anggaran daerah (DAU & DBH). Jumlahnya mencapai Rp3,5 triliun dan dilakukan secara kolektif.

Pemotongan ini menyasar pada Kabupaten/Kota dan provinsi. Maka dari itu, Pemprov Malut menggantungkan harapan agar diguyur dana oleh pusat melalui kementerian yang berwenang.

4 Poin Krusial dari Total Usulan Dana Infrastruktur Rp2,9 Triliun

Poin pertama terletak pada jalan Provinsi (IJD). Usulan ini bisa membutuhkan anggaran sekitar Rp789 miliar agar melancarkan perbaikan jalan provinsi.

Pasalnya, perbaikan pada bagian ini selama ini belum tersentuh Inpres Jalan Daerah (IJD). Pada 2025, Malut tercatat hanya mendapatkan anggaran Rp300 miliar IJD dalam mewujudkan pembangunan jalan kabupaten.

Poin kedua terletak pada percepatan Kota Sofifi. Usulan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas Ibu Kota yang layak sekitar Rp686 miliar.

Kebutuhan pembangunan ini menyasar pada Stadion Sepak Bola, Pasar Higienis, Terminal, Gedung Pemadam Kebakaran, dan peningkatan rumah sakit.

Poin ketiga terletak pada kebutuhan konektivitas kawasan industri. Investasi untuk pembangunan ruas Maba-Sagea sebagai penghubung dua kawasan industri besar di Halmahera Tengah mencapai USD 20 miliar, sedangkan di Halmahera Timur sebesar USD 15 miliar.

Ia menegaskan, apabila keduanya terkoneksi, maka jarak dan waktu tempuh bisa lebih singkat. Ia menambahkan, yang tadinya bisa membutuhkan waktu 10 jam terpangkas menjadi 2 jam.

Poin keempat terletak apda akses airport Cekel. Usulan untuk aspal ruas Trans Kie Raha sekitar Rp348 miliar. Tujuannya agar mempersingkat waktu tempuh dari Sofifi menuju bandara komersial.

"Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan," tegasnya.

Anggaran Dampak Bencana Alam

Lebih lanjut, Sherly menyinggung dampak dari bencana banjir dan gempa bumi. Kebetulan sejumlah wilayah Malut terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,6.

Kata dia, Pemprov Malut mencatat sekitar 300 rumah mengalami rusak karena banjir di Halmahera Utara & Barat. Perbaikan ini tentu membutuhkan Rp23,7 miliar.

Sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah warga dan rumah ibadah akibat gempa di Batang Dua dan Ternate bisa menghabiskan Rp28,7 miliar.

Perhatian untuk Sektor Transportasi

Kemudian, Sherly juga menyoroti sektor transportasi yang harus diperhatikan secara lebih. Ia menginginkan adanya pembangunan pada pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri.

Selain itu, ia menginginkan frekuensi kunjungan kapal Tol Laut ditambah. Setidaknya kunjungan ini bisa menjadi dua kali trip dalam sebulan sebagai langkah menekan biaya logistik.

Ia juga menginginkan adanya subsidi menyasar pada angkutan barang untuk petani. Selain itu, bantuan bus sekolah juga harus ditingkatkan agar jangkauan ke desa-desa terpencil lebih efisien.

"Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi dan rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Kami titipkan pergumulan ini kepada Komisi V," tukasnya.

(hap)